REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, mengatakan delegasi negaranya mungkin akan menggelar pembicaraan tentang pemulihan kesepakatan nuklir 2015 dengan negara kekuatan dunia di sela-sela sidang Majelis Umum PBB pekan depan.
Khatibzadeh mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian akan bertolak ke markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Senin (20/9).
Amirabdollahian diagendakan bertemu perwakilan dengan negara-negara anggota kesepakatan nuklir 2015. “Jika pertemuan seperti itu akan berguna,” kata Khatibzadeh, dikutip laman BNN Bloomberg, Ahad (19/9).
Kendati demikian, menurut Khatibzadeh, Amirabdollahian tidak memiliki rencana bertemu dengan pejabat-pejabat Amerika Serikat.
Namun dia bakal melakukan pertemuan terpisah dengan para menteri luar negeri dari negara-negara anggota kesepakatan nuklir 2015.
Saat ini Iran dan Amerika Serikat masih terlibat dalam pembicaraan pemulihan kembali kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Namun pembicaraan yang sudah berlangsung beberapa putaran di Wina, Austria, itu tengah terhenti.
Hal itu karena Iran memiliki presiden baru, yakni Ebrahim Raisi. Abdollahian telah mengatakan negaranya bisa saja kembali ke pembicaraan kesepakatan nuklir di Wina dalam beberapa bulan lagi. Sebab pemerintahan baru perlu dipersiapkan dan dibentuk.
JCPOA disepakati pada 2015 antara Iran dan negara kekuatan dunia, yakni Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, serta China.
Kesepakatan itu mengatur tentang pembatasan aktivitas atau program nuklir Iran. Sebagai imbalannya, sanksi asing, termasuk embargo terhadap Teheran, dicabut.
Namun JCPOA retak dan terancam bubar setelah mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tersebut pada November 2018.
Trump berpandangan JCPOA "cacat" karena tak turut mengatur tentang program rudal balistik dan peran Iran di kawasan.
Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran. Sejak saat itu, Iran mulai menangguhkan komitmen yang dibuatnya dalam JCPOA, terutama tentang pengayaan uranium.
Ikuti Whatsapp Channel Republika