Senin 20 Sep 2021 19:30 WIB

PPKM Diperpanjang Dua Pekan, Vaksinasi Dikebut

PPKM Diperpanjang Dua Pekan, Pemerintah Longgarkan Beberapa Aspek

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Muhammad Subarkah
Petugas kepolisian berpatroli di jalur akses kawasan wisata Kuta, Badung, Bali di tengah penerapan kebijakan  PPKM.
Foto: Antara/Fikri Yusuf
Petugas kepolisian berpatroli di jalur akses kawasan wisata Kuta, Badung, Bali di tengah penerapan kebijakan PPKM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan terus memberlakukan PPKM. Namun, karena kasus sudah melandai evaluasi dilakukan setiap dua pekan.

Meski PPKM masih diperpanjang, kata Luhut ada beberapa uji coba dan pelonggaran lagi yang diberikan pemerintah. Pertama, anak usia di bawah 12 tahun saat ini sudah bisa mengunjungi pusat perbelanjaan.

"Pemerintah melakukan uji coba bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orangtua yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, DIY dan Surabaya," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (20/9).

Selain itu, kata Luhut bioskop juga sudah boleh dibuka di daerah level 3 dan 2 dengan kapasitas maksimal 50 persen. Namun, untuk bisa mengakses bioskop tetap dengan protokol kesehatan dan aplikasi peduli lindungi.

Sedangkan untuk pertandingan sepak bola liga 2, pemerintah memperbolehkan untuk penonton menonton langsung ke stadion. Tapi ini hanya boleh di daerah level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan setiap pekannya.

"Restoran boleh buka dengan kapasitas 50 persen dan perkantoran non esensial bisa melakukan WFO dengan kapasitas maksimum 25 persen," ujar Luhut.

Luhut mengatakan pada pekan ini angka terkonfirmasi kasus positif covid-19 turun 98 persen dibandingkan puncak 15 Juli lalu.

Luhut Minta Pemprov dan Pemda Kebut Vaksinasi

Terkait vaksiniasi, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta para kepala daerah bisa mengebut proses vaksinasi. Sebab, kata Luhut untuk mencegah terjadinya gelombang baru adalah dengan mempercepat proses vaksinasi.

"Berkaca dari pengalaman negara lainnya, vaksinasi menjadi syarat perlu untuk proses transisi dari pandemi menjadi endemi," ujar.

Ia menjelaskan saat ini masih banyak daerah yang program vaksinasinya masih dibawah 70 persen untuk vaksin dosis pertamanya. Apalagi dosis vaksin untuk lansia, kata Luhut masih banyak daerah yang tertinggal.

"Ini lansia juga yang paling penting sebenarnya, karena kasus kematian tertinggi juga terjadi pada lansia. Kami akan bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Kami minta kepada seluruh pemimpin di daerah untuk bisa mempercepat program vaksin," ujar Luhut.

Luhut menjelaskan kasus konfirmasi secara nasional pada 20 september berada di bawah 2.000 kasus. Sedangkan kasus aktif juga di bawah 60 ribu kasus.

"Capaian kasus harian juga menunjukkan tren yang terus membaik," ujar Luhut.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement