REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) meminta Ustaz Yahya Waloni dihadirkan dalam sidang lanjutan praperadilan, pada Senin (27/9) mendatang. Hakim tunggal Anry Widyo Laksono menegaskan, kehadiran Yahya Waloni selaku pemohon praperadilan dibutuhkan untuk menjelaskan legal standing, atau keabsahan tim pengacaranya dalam pengajuan persidangan cepat menyangkut penepatan tersangka, dan status penahanannya.
“Tolong untuk persidangan, kita tidak usah berpanjang-panjang lagi. Nanti untuk persidangan berikutnya, kita tunda satu minggu (pekan) ke depan, panggil termohon (Polri), juga saudara Yahya Waloni sebagai pemohon. Begitu ya,” ujar Hakim Anry, saat sidang perdana praperadilan Yahya Waloni melawan Bareskrim Mabes Polri, di PN Jaksel, Senin (20/9). Sidang lanjutan tersebut, terjadwal pada Senin (27/9) mendatang.
Keputusan tersebut, sebetulnya untuk mengakhiri perdebatan antara pengacara Abdullah Alkatiri, dan hakim Anry, saat sidang perdana praperadilan. Dalam sidang tersebut, hakim mempertanyakan keabsahan hukum pengacara Yahya Waloni tersebut. Karena, hakim Anry mengungkapkan, adanya surat pencabutan kuasa hukum dari Yahya Waloni terhadap tim pengacaranya.
Dalam surat pencabutan tersebut, pun disebutkan Yahya Waloni selaku pemohon praperadilan, mengaku tak tahu-menahu soal pengajuan praperadilan. Karena itu, dia mencabut kuasa hukum, bertanggal 6 September, satu hari sebelum Abdullah Alkatiri, mendaftarkan praperadilan, pada 7 September. Surat tersebut, kata hakim Anry ditujukan ke pengadilan, bertanggal 13 September 2021.
Yahya Waloni, dalam surat kepada pengadilan, juga menjelaskan tentang status Abdullah Alkatiri, bukan lagi sebagai kuasa hukumnya. Sebab itu, Yahya Waloni, dikatakan hakim Anry, meminta PN Jaksel menghentikan proses praperadilan.
Baca juga : Kelebihan Kapasitas Lapas Dinilai Picu Krisis Kemanusiaan
“Kami selaku hakim praperadilan hanya akan memeriksa masalah peradilan. Mengnai hubungan antara prinsipal (pihak berperkara) dengan kuasa hukum, itu bukan kewenangan saya untuk meneliti,” ujar hakim Anry.
Sebab itu, kata dia, sebelum persidangan praperadilan dilanjutkan, agar kuasa hukum Yahya Waloni menjelaskan legal standing. “Kami selaku hakim, tentu harus membuat ini clear (selesai) dahulu, untuk memastikan apakah surat pencabutan ini benar, atau tidak,” ujar hakim Anry.
Kata dia, jika surat Yahya Waloni tersebut, benar. Maka, kata dia, tak perlu lagi ada kelanjutan sidang. Sebab menurutnya, sudah ada permintaan pencabutan praperadilan, maupun pencabutan kuasa hukum terhadap pengacara.
Menanggapi hal tersebut, Abdullah Alkatiri, yang mengaku sebagai pengacara Yahya Waloni menolak keaslian surat kliennya itu. Dia pun menjelaskan, tak dapat mengklarifikasi langsung ke Yahya Waloni yang kini di tahan di Bareskrim Polri.
“Bahwa, sejak beliau (Yahya Waloni) ditangkap, kami tidak pernah difasilitasi untuk bertemu dan berkomunikasi. Kami menduga, ada tekanan-tekanan dalam surat tersebut,” ujar Alkatiri saat sidang.
Sebab itu, Alkatiri, pun meminta kepada hakim tunggal praperadilan untuk menghadirkan Yahya Waloni ke persidangan. Kehadiran Yahya Waloni diperlukan untuk memastikan isi surat pencabutan praperadilan, maupun pencabutan kuasa hukum. Atas permohonan pengacara tersebut, hakim Anry, pun mengabulkan untuk menghadirkan Yahya Waloni ke persidangan pekan mendatang.
Baca juga : TNI-Polri Kontak Tembak dengan Teroris Papua di Kiwirok
Yahya Waloni, ditetapkan tersangka sejak akhir Agustus lalu. Ia pun ditahan di Bareskrim Polri. Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka terkait tuduhan ujaran kebencian melalui kanal Youtube.
Yahya Waloni, selama ini dikenal sebagai penceramah yang kerap membahas tentang perbandingan-perbandingan agama. Latar belakangnya sebagai mantan pendeta, membuatnya kerap berceramah tentang agamanya di masa lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika