REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell membantah adanya pertemuan menteri terkait penandatangan perjanjian nuklir Iran 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Para diplomat sempat merencanakan pertemuan tentatif tersebut.
Borrell menegaskan tidak ada agenda pertemuan menteri Inggris, China, Prancis, Jerman dan Rusia dengan Iran untuk membahas kesepakatan nuklir di PBB pekan ini. "Beberapa tahun digelar, beberapa tahun tidak digelar, tidak ada agendanya," kata Borrell Selasa (21/9)
"Namun yang penting bukan pertemuan menteri, tapi keinginan dari semua pihak untuk kembali bernegosiasi di Wina," katanya sambil menambahkan ia akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran yang baru Hossein Amirabdollahian.
Sejak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS dari kesepakatan itu dan menjatuhkan kembali sanksi-sanksi ke Iran yang Teheran respon dengan melanggar sejumlah kesepakatan JCPOA. Negara-negara penandatangan sudah menggelar enam pertemuan agar AS dan Iran kembali ke perjanjian tersebut.
Pertemuan Wina mengalami kebuntuan sejak bulan Juni lalu setelah Ebrahim Raisi terpilih sebagai presiden Iran dan mulai berkuasa bulan Agustus. Pada pertemuannya Borrell mengatakan ia akan menekan Amirabdollahian agar Iran bersedia bernegosiasi kembali.
"Setelah pemilihan umum presiden yang baru meminta perundingan ditunda untuk mengambil alih sepenuhnya negosiasi dan memahami segalanya dengan lebih baik mengenai dokumen-dokumen yang sangat sensitif," kata Borrell.
"Musim panas sudah berlalu dan kami berharap perundingan dapat segera kembali digelar di Wina," tambah Borrell yang berperan sebagai koordinator JCPOA.
Pada Senin (20/9) kemarin Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian mengatakan negosiasi harus dimulai kembali. Ia memberi indikasi pertemuan menteri pihak-pihak yang bersepakat di JCPOA.
"Kami harus memanfaatkan pekan ini untuk memulai kembali perundingan, Iran harus menerima untuk kembali secepat mungkin dengan menunjuk perwakilan mereka dalam negosiasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika