REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengatakan, pemerintah Indonesia harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara. Hal itu merespon kabar banyak kapal asing melintasi wilayah Laut Natuna Utara.
"Pemerintah harus memperkuat alutsista (alat utama sistem senjata) karena prinsip kita itu tidak boleh ada kedaulatan kita yang dilanggar. Apalagi kita ini pionir dalam UNCLOS (Nation Convention on the Law of the Sea)," kata Fadli di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (21/9) siang WIB.
Fadli menyebut, klaim Cina soal Sembilan Garis Putus-Putus (Nine Dash Line) yang menganggap Natuna wilayah mereka, jelas tidak bisa diterima. "Menurut saya, harusnya kita lebih keras lagi untuk mempertahankan zona ekonomi eksklusif kita di Natuna itu. Jangan sampai ada kapal-kapal dari Cina, bahkan dari negara lain yang mengambil keuntungan dari zona ekonomi eksklusif kita," kata Fadli.
Kendati demikian, wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu mengakui, kondisi peralatan dan anggaran pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan di Natuna masih kurang. Oleh karena itu, kata Fadli, pemerintah semestinya memperkuat peralatan dan anggaran tersebut.
Terkait dengan hal itu, Fadli mendorong pemerintah untuk melakukan upaya lain di samping melalui diplomasi. "Kalau menurut saya, mungkin selain diplomasi, kita kan mempunyai hubungan dengan Cina di berbagai sisi perdagangan. Harusnya diplomasi di dalam perdagangan itu diikutsertakan soal Laut Cina Selatan, jangan ganggu wilayah kedaulatan kita," kata Fadli.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus memperkuat secara fisik keberadaan Indonesia di wilayah utara Natuna itu dengan menempatkan personel TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Akan tetapi kita tahu kan, situasinya kita terutama Bakamla sendiri tidak mempunyai kapal-kapal yang memiliki persenjataan yang mempunya efek destroyer (merusak) walaupun kita tidak menginginkan terjadinya konflik di sana," kata Fadli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika