REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A, Novita Intan, Antara

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pada hari ini mengungkapkan, bahwa program bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu per bulan hanya berlangsung selama enam bulan pada Januari - Juni 2021. Program yang dirancang untuk meringankan warga terdampak pandemi Covid-19 itu tidak akan berlanjut.

"No, no, no (BST tidak dilanjutkan). Kemarin awal 2021 kan cuma 4 bulan, Januari sampai April. Lalu ditambah 2 bulan karena ada PPKM Darurat, Mei sampai Juni," kata Risma kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/9).

Risma mengatakan, program BST memang dirancang karena adanya pandemi Covid-19. Penerima BST ditargetkan sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Penyalurannya rata-rata di atas 95 persen semua," kata Risma menjawab realisasi penyaluran program BST dan program bansos lainnya.

Berbicara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menyatakan program BST untuk warga Jakarta untuk sementara hanya sampai tahap enam atau sampai dengan Juni 2021. Meski demikian, Riza menyebut pihak Pemprov DKI Jakarta masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Sementara bansos sampai tahap enam saja, sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Keputusannya ada di pemerintah pusat," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin.

Riza memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan kembali menyiapkan anggaran apabila pemerintah pusat memutuskan untuk melanjutkan penyaluran BST.

"Ada tidak ada (anggaran) kalau sudah menjadi keputusan harus dicarikan," ujar dia.

Sebelumnya, Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta mengumumkan BST hanya disalurkan sampai tahap enam untuk penyaluran pada Juni 2021. "Kepada penerima manfaat program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang kami hormati, dengan ini kami informasikan, penyaluran dana BST hanya dilakukan sampai bulan Juni 2021," tulis Dinas Sosal DKI Jakarta dalam sosial medianya, Rabu (15/9).

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, kondisi pandemi saat ini relatif telah membaik. Terlebih, saat ini Jakarta telah berstatus PPKM Level 3 sehingga terdapat sejumlah penyesuaian untuk tempat usaha.

"Keinginan masyarakat itu kembali dibuka kebebasan berusaha. Mereka berikhtiar dengan protokol kesehatan ketat dan bisa leluasa mencari nafkah," ucap dia.

Pada awal Juli lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BST akan dilanjutkan selama dua bulan yakni pada Juli sampai Agustus 2021. Pemerintah pun mengalokasikan anggaran BST sebesar Rp 6,1 triliun selama pemberlakuan PPKM.

Maka demikian, penyaluran dua bulan ke depan akan melanjutkan data sebelumnya yang belum terpenuhi terlebih dahulu, sehingga secara keseluruhan sepanjang tahun ini, anggaran bantuan sosial tunai mencapai Rp 18,04 triliun.

"Nanti kalau sudah dipenuhi hingga 10 juta itu, anggaran disediakan lagi untuk 10 juta ini Rp 6,1 triliun," ucapnya.

Sri Mulyani juga memastikan anggaran APBN telah disiapkan untuk melanjutkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat kelas menengah ke bawah ini. Adapun penerima ini merupakan mereka yang belum masuk dalam program kartu sembako dan PKH, memiliki KTP dan NIK serta nomor telepon yang bisa dihubungi.

“BST diperpanjang dua bulan, terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak PPKM Darurat,” ucapnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga menegaskan, bahwa bansos dapat mengurangi kemiskinan masyarakat akibat pukulan pandemi Covid-19.

“Apabila pemerintah tidak melakukan pembangkitan bansos maka tingkat kemiskinan Indonesia melonjak 11,8 persen,” ujarnya saat konferensi pers virtual APBN KiTa, Selasa (23/2).

Sri Mulyani menyebut, bantuan sosial membantu sekitar 30 persen masyarakat miskin. Apabila tidak diperhatikan maka konsumsi rumah tangga bisa turun menjadi tujuh persen.

Namun, menurutnya, bantuan sosial tidak menjadi satu-satunya untuk mengembalikan perekonomian Indonesia. Pemerintah pun berharap terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga kelas menengah dan atas.

“Menahan belanja bukan karena pendapatan yang menurun tapi tidak bisa melakukan aktivitas,” ucapnya.