REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) merencanakan sistem biometrik untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) tanpa kartu, terutama untuk penyaluran bansos BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Skema ini diharapkan bisa memperkecil penyalahgunaan bantuan untuk hal yang tidak semestinya.

"Insya Allah kita buat penyaluran tanpa kartu, data kami sudah padan dengan data kependudukan, tinggal di-compare," ujar Mensos Tri Rismaharini dalam Rapat Kerja Komite III DPD di Jakarta, Selasa (21/9).

Risma mengatakan, menurut survei, selain beras, uang bansos tersebut seringkali diberikan rokok dan minuman keras. Atau jika penerima manfaat sedang sakit, dia tidak bisa membeli kebutuhan pangan di e-Warong, dan menyuruh anaknya.

Oleh karenanya dengan sistem biometrik ini diharapkan dapat mengendalikan pembelian uang bansos di e-Warong mana saja, dan penyaluran bansos menjadi tepat sasaran. "Dengan pengendalian itu nggak akan cair uangnya kalau beli rokok, bisa dengan biometrik saja," ujar dia.

Sistem tersebut, menurut Risma, sedang dia persiapkan. Tujuannya untuk penertiban penyaluran bansos serta pengentasan kemiskinan dengan pembuatan dasbor laporan. Selain itu, apabila di suatu daerah tidak bisa membeli bahan makanan pokok beras, dapat diganti dengan bahan makanan pokok lainnya.

"Misal enggak bisa beli beras, tapi beli sagu itu bisa," ujar Risma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika