Selasa 21 Sep 2021 21:43 WIB

Legislator Harap Pemerintah Objektif Tunjuk Penjabat

Doli mengungkapkan kepala daerah di 272 daerah berstatus penjabat.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengungkapkan sebanyak 272 daerah kepala daerahnya berstatus penjabat kepala daerah. Ia berharap pemerintah bisa objektif dalam menentukan penjabat kepala daerah. 

"Ya kita berharap pemerintah bisa objektif, bisa juga transparan," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9).

Baca Juga

Selain itu, ia juga berharap pemerintah dapat membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder politik agar orang-orang yang ditempatkan sebagai penjabat adalah orang-orang yang netral, dan tidak berpihak kepada siapapun nanti yang ikut dalam kontestasi politik. "Karena kan itu juga berbahaya kalau misalnya yang ditempatkan itu posisinya tidak netral dan kemudian berpihak pada suatu kekuatan politik tertentu," ungkapnya.

Ia menuturkan Komisi II DPR sejak awal mendorong adanya revisi uu kepemiluan. Salah satunya untuk mengantisipasi  konsekuensi akibat penunjukan penjabat kepala daerah.

"Termasuk konsekuensi mengantisipasi banyaknya daerah yang dipimpin kepala daerah yang statusnya penjabat bukan definitif," ujarnya

Secara kewenangan, Doli menuturkan, daerah yang dipimpin oleh penjabat berbeda dengan daerah yang dipimpin kepala daerah definitif. Selain itu, legitimasi dipastikan akan berpengaruh secara psikologis, baik yang dipimpin maupun yang memimpin.

"Apalagi dia memimpin dengan suasana krisis pandemi yang saya kira kepala daerah definitif aja tantangannya luar biasa, apalagi yang tidak," tuturnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement