REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden baru Iran Ebrahim Raisi mengecam sanksi Amerika Serikat (AS) yang dijatuhkan pada negaranya. Sanksi itu dinilai Raisi sebagai 'mekanisme perang'.
"Sanksi adalah cara perang baru AS dengan negara-negara di dunia,” kata Raisi dalam pidato pertamanya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (21/9).
Raisi menambahkan bahwa hukuman ekonomi seperti itu selama masa pandemi Covid-19 sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sanksi AS, meskipun mengizinkan bantuan kemanusiaan, telah membuat pembelian obat-obatan dan peralatan internasional jauh lebih sulit. Iran telah mengalami beberapa gelombang virus Corona, dengan hampir 118 ribu kematian tercatat dan tertinggi di kawasan itu.
Dalam membidik AS, Raisi juga merujuk pada pemberontakan mengejutkan 6 Januari di Capitol Hill oleh para pendukung Presiden Donald Trump. Dia pun menyinggung pemandangan mengerikan di bandara Kabul bulan lalu ketika orang-orang Afghanistan yang putus asa jatuh ke kematian setelah berpegang pada pesawat mengevakuasi AS.
"Dari Capitol ke Kabul, satu pesan yang jelas dikirim ke dunia: sistem hegemonik AS tidak memiliki kredibilitas, baik di dalam maupun di luar negeri," kata Raisi.
Baca juga : Laporan: Taliban Pecat Kepala Kriket Afghanistan
Presiden Iran mengatakan proyek memaksakan identitas kebarat-baratan telah gagal. Dia menegaskan, secara keliru bahwa AS tidak bisa pergi, justru negara itu telah diusir dari Irak dan Afghanistan.
Ketekunan bangsa, menurut Raisi, lebih kuat dari kekuatan negara adidaya. "Hari ini, dunia tidak peduli dengan 'America First' atau 'America is Back'," ujarnya dalam menggali slogan-slogan politik yang digunakan oleh Trump dan penggantinya Presiden Joe Biden.
Berbicara dari jarak jauh melalui video dari Teheran, Raisi mengenakan sorban hitam di kepalanya, memuji Revolusi Islam Iran pada 1979 sebagai pemenuhan demokrasi agama. Dia mengaitkan pertumbuhan terorisme pribumi di Barat dengan penurunan spiritualitas.
Raisi menyampaikan pandangan yang jauh lebih kritis dan blak-blakan tentang kebijakan luar negeri AS daripada pendahulunya yang moderat, Hassan Rouhani. Sosok yang dilantik bulan lalu ini adalah ulama konservatif dan mantan kepala pengadilan yang dianggap dekat dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika