REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Kepala Eksekutif Dewan Kriket Afghanistan Hamid Shinwari telah dipecat oleh Taliban dan digantikan oleh anggota jaringan Haqani. Jaringan Haqani dikenal sebagai milisi berpengaruh di dalam tubuh pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Kabar tersebut didapat dari unggahan Facebook Shinwari pada Senin (20/9). Dalam unggahannya, dia mengatakan telah dicopot dari jabatannya atas perintah pejabat senior Haqani.
“Anas Haqqani memberi tahu saya bahwa pekerjaan saya sebagai kepala eksekutif sudah berakhir,” tulis Shinwari.
Anas Haqqani adalah seorang pejabat senior Taliban dan adik dari Menteri Dalam Negeri baru Afghanistan Sirajuddin Haqqani yang mengepalai jaringan Haqqani. Unggahan Shinwari beberapa saat sempat terlihat oleh tim Agence France-Presse (AFP) sebelum laman akunnya dinonaktifkan.
Dalam unggahan berbahasa Pashto, Shinwari menyebut belum mengetahui pasti alasan di balik tindakan Taliban. “Saya terpilih menjadi bagian eksekutif Dewan Kriket setelah proses yang transparan tetapi saya tidak mengerti alasan pemecatan ini,” ujar dia.
Baca juga : Giring Sebut 'Kebohongan Anies', Ini Respons Wagub DKI
Menurut sumber dari Dewan Kriket yang enggan disebutkan namanya, Shinwari digantikan oleh Naseebullah Haqani yang juga dikenal sebagai Naseeb Khan, sekutu dekat jaringan Haqani. Naseebullah memiliki gelar master dan pengetahuan tentang kriket.
Seperti dilansir Daily Sabah, Rabu (22/9), selama masa kekuasaan pertama, Taliban melarang sebagian besar bentuk hiburan termasuk banyak olahraga dan stadion digunakan sebagai tempat eksekusi publik. Namun, mereka tidak keberatan adanya olahraga kriket karena itu sangat populer.
Wanita sepenuhnya dilarang dari permainan di bawah rezim terakhir. Meskipun belum ada arahan yang dirilis tentang partisipasi perempuan kali ini, seorang juru bicara Taliban dilaporkan mengatakan olahraga bagi perempuan akan dilarang. Awal pekan lalu, anggota tim sepak bola wanita Afghanistan melarikan diri ke Pakistan di tengah kekhawatiran akan keselamatan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika