REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, dan Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, beserta jajaran mengunjungi Bio Farma di Kota Bandung Jawa Barat, Selasa (21/9). Kehadiran dua deputi tersebut guna meninjau ketersediaan vaksin, fasilitas penyimpanan, hingga peninjauan distribusi vaksin.
Iwan menjelaskan, kunjungan kerja ke Bio Farma untuk melihat dan melakukan pengecekan secara langsung ketersediaan vaksin untuk mempercepat proses vaksinasi. Ia berharap apa yang dilakukan BPKP dapat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target kekebalan komunal atau herd immunity pada akhir Desember 2021 mendatang.
“Kami sedang melakukan pengawasan terkait dengan distribusi dan persediaan (vaksin) sesuai dengan permintaan dari Menteri Maritim dan Investasi beserta Menteri Kesehatan,” katanya dalam keterangan, Rabu (22/9).
Dalam kesempatan yang sama, Sally menambahkan, Kedeputian di BPKP beserta Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat melakukan kolaborasi untuk melakukan pengawasan atas pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19. Hasilnya nanti akan ditindaklanjuti bersama untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat capaian target vaksinasi.
Sementara itu, Direktur Operasi Bio Farma, M Rahman Roestan, menekankan, pandemi ini harus ditangani dengan cepat. Salah satunya dimulai dari penyediaan vaksinnya, penerimaan bulk dan proses produksinya di Bio Farma, hingga ke distribusinya.
"Kami terbantu dengan diperlihatkannya rambu-rambu, sehingga kami dapat menjalankan penugasan ini dengan tepat sesuai peraturan yang ada”, ungkap Rahman.
Diketahui, Bio Farma telah mendistribusikan vaksin Covid-19 per 21 September 2021 sebanyak 171.364.570 dosis, yang terdiri dari CoronaVac 33.805.658 dosis, Covid-19 Bio Farma 104.368.200 dosis, AZ (Covax, B2B, Hibah) 20.136.284 dosis, Moderna 7.871.318 dosis, Sinopharm (Hibah) 720.766 dosis, dan Pfizer sebanyak 4.462.344 dosis.