REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bowo Pribadi, Ronggo Astungkoro, Febrianto Adi Saputro, Antara
Kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) dihentikan sementara, menyusul temuan 90 siswa SMPN 4 Mrebet positif Covid-19. Kondisi tersebut diketahui setelah digelarnya kegiatan tes massal antigen yang diselenggarakan oleh puskesmas setempat.
"Untuk sementara waktu, seluruh pelaksanaan PTM terbatas dihentikan hingga adanya evaluasi lebih lanjut," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Selasa (22/9).
Menurut Dyah, pihaknya langsung melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan kesiapan protokol kesehatan sebelum memulai kembali kegiatan PTM terbatas. Bupati mengklaim, selama ini pihaknya telah membuat aturan ketat untuk pelaksanaan PTM terbatas.
Pada Rabu (22/9), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga, memperbarui informasi bahwa, tes antigen yang dilakukan terhadap 61 siswa SMPN 3 Mrebet juga menunjukkan hasil positif Covid-19.
"Jika sebelumnya ada 90 siswa SMPN 4 Mrebet yang menjalani isolasi karena hasil tes cepat antigen mereka menunjukkan positif Covid-19. Kini, 61 siswa lainnya dari SMPN 3 Mrebet juga menunjukkan hasil positif," kata Kepala Dinkes Kabupaten Purbalingga Hanung Wikantono di Purbalingga, Rabu.
Hanung mengatakan, pada saat ini Tim Satgas Covid-19 Purbalingga sedang melakukan tindakan respons cepat untuk menangani kejadian tersebut. Respons cepat mulai menyediakan isolasi terpusat, melakukan penyemprotan disinfektan di gedung sekolah, melakukan koordinasi lintas sektor, menyiapkan tes PCR hingga menyiapkan langkah pelacakan jika hasil tes PCR terkonfirmasi positif.
Kasus Blora
Di Kabupaten Blora, Jateng, ditemukan juga kasus Covid-19 di delapan sekolah. Namun, Dinkes Provinsi Jateng membantah bahwa kasus-kasus Covid-19 itu adalah klaster PTM.
Kepala Dinkes Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, di Blora memang dilakukan skrining terlebih dahulu sebelum digelarnya PTM. Ia justru mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam menyambut PTM dengan melakukan skrining terlebih dahulu terhadap guru dan siswanya dan itu dilakukan di delapan sekolah.
"Jadi bukan klaster PTM, dan itu menularnya bukan di sekolah,” ungkapnya, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/9).
Yulianto juga tidak memungkiri, telah mendapat laporan adanya klaster di salah satu MTs yang ada di Kabupaten Jepara. Setelah dilakukan skrining ada sekitar 25 siswa dan tiga orang guru yang dinyatakan positif dan semuanya tanpa gejala.
Kini, mereka yang dinyatakan positif telah dilakukan isolasi semuanya, bahkan beberapa diantaranya sudah sembuh. “Selain itu, aktivitas PTM di sekolah tersebut juga sementara dihentikan lagi,” lanjutnya.
Terkait dengan temuan kasus di Kabupaten Blora juga diamini oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pascamenerima laporan ia langsung koordinasi dengan Bupati Blora untuk memastikan.
“Ada SMK, MTs, SD dan SMP, komplet ,” jelasnya.
Selain itu, lanjut gubernur, temuan kasus di Kabupaten Blora semuanya dari guru. Maka, ia pun memerintahkan seluruh kepala Dinas Pendidikan di daerahnya harus dilakukan pengecekan guna memastikan guru sendiri punya kesadaran untuk sehat.
Adapun untuk temuan klaster PTM di Kabupaten Purbalingga, Ganjar mengatakan, sudah meminta Pemkab Purbalingga bertindak cepat. Ganjar minta segera dilakukan pelacakan terhadap 90 siswa yang dinyatakan positif Covid-19.
"Bupati sudah memutuskan PTM di Purbalingga dihentikan semuanya. Saya minta dilakukan tracing, dicari penyebabnya dari mana, masuknya seperti apa agar bisa segera tertangani dengan benar," kata Ganjar, di Semarang, Rabu (22/9).
Menurut gubernur, kasus di Purbalingga ini menjadi peringatan untuk semua daerah di Jateng. Sebab berdasarkan penelusuran, juga diketahui sejumlah sekolah di Purbalingga menggelar PTM tanpa izin.
Menurut informasi bupati, prinsipnya Pemkab Purbalingga memang belum membuka PTM. "Maka saya tekankan, kenapa penting setiap sekolah yang ingin menyelenggarakan PTM untuk lapor dulu, supaya bisa dimonitor dan dipantau pelaksanaannya," tegas Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar juga meminta setiap daerah tegas mengambil tindakan jika ada sekolah yang menggelar PTM tanpa ada izin. Bahkan ia ingin masing- masing pemèrintah daerah tidak segan- segan untuk membubarkan PTM jika belum izin.
"Yang tidak lapor, bubarkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Seluruh sekolah baik negeri maupun swasta, siapapun yang menggelar PTM tolong laporkan agar kami bisa melakukan pengecekan dan monitoring sejak awal," tegasnya.