REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatatkan realisasi pembiayaan utang pemerintah sebesar Rp 550,6 triliun pada Agustus 2021. Adapun realisasi pembiayaan utang hanya 46,8 persen dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi pembiayaan utang pemerintah lebih kecil dari yang ditargetkan. "Jadi kalau sekarang kita meng-issue Rp 550 triliun, ini hanya 46,8 persen, ini sudah Agustus. Jadi jauh lebih kecil dari yang ditargetkan. Bahkan growth-nya dibandingkan tahun lalu minus 20,5 persen," ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (23/9).

Sri Mulyani merinci pembiayaan utang berasal dari surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 567,4 triliun atau 47 persen dari target Rp 1.207,3 triliun. Sedangkan pinjaman neto sebesar Rp 16,8 triliun atau 56,1 persen dari pagu dalam APBN sebesar Rp 463 triliun. 

"Karena ada penyesuaian target SBN neto kita karena kita gunakan sisa anggaran lebih tahun lalu. Juga ada surat keputusan bersama (SKB) dengan Bank Indonesia yang menyebabkan urgensi kebutuhan penerbitan surat utang negara bisa diturunkan 20,5 persen," ungkapnya.

Menurutnya kinerja pasar SBN tetap positif dengan yield yang relatif bisa dijaga didukung pelaksanaan SKB III dengan Bank Indonesia (BI). Meskipun tidak surplus, dia menyebut, perannya sangat penting dalam pembelian SBN.

Per 15 September 2021, kontribusi Bank Indonesia dalam pembelian SBN sebesar Rp 139,8 triliun, yang terdiri dari surat utang negara (SUN) sebesar Rp 95,6 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp 44,25 triliun.

"Kita juga sudah menerbitkan pertama kalinya SDGs Bonds senilai  500 juta euro dengan spread terhadap Mid-Swaps terendah SUN denominasi Euro dengan tenor 12 bulan. Untuk pembiayaan investasi realisasinya Rp 61,8 triliun dan pembiayaan lainnya relatif kecil ada Rp 37,9 triliun," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika