Emil Akui Mengentaskan Kemiskinan Bukan Tugas Mudah
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Yusuf Assidiq
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak (tengah). | Foto: Republika/Wilda Fizriyani
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di masing-masing daerah di Jatim untuk bersama-sama dan bergotong royong menurunkan angka kemiskinan. Emil mengaku, menanggulangi kemiskinan bukanlah tugas yang mudah.
Maka dari itu perlu kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Menanggulangi kemiskinan itu bukan tugas satu OPD saja, tapi tugas seluruh elemen di dalam pemerintahan yaitu harus bisa ikut bergotong-royong menangani kemiskinan," kata Emil, Kamis (23/9).
Ia memaparkan, angka kemiskinan Jatim pada September 2020 mencapai 10,19 persen dari jumlah penduduk yang ada. Kemudian pada Maret 2021 angka kemiskinan Jatim menurun menjadi 10,14 persen.
Namun, dirinya membandingkan dengan angka pengangguran yang mencapai 5,17 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, kata Emil, bisa diartikan banyak orang yang tidak menganggur tapi miskin.
"Jadi persentase penduduk miskin kita memang turun tetapi yang lebih penting kalau kita mau melihat bahwa penduduk miskin jauh lebih tinggi dari pada angka pengangguran," ujarnya.
Emil berpendapat, salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi, cara tersebut belum maksimal. Buktinya, meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan lapangan pekerjaan, tapi masih banyak penduduk yang miskin.
"Artinya, ada satu realita terutama mungkin banyak terjadi di daerah perdesaan. Sebagian besar mereka yang bekerja di sektor pertanian tetapi kondisinya miskin," kata Emil.
Ditambahkan, sebuah workshop yang melibatkan Lembaga Semeru melakukan forum studi mengenai kemiskinan. Dari studi tersebut, kata Emil, 75 persen dari yang terdata miskin masuk kategori bekerja penuh waktu. "Sudah kerja full time tapi miskin. Berarti ada yang salah di sini," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
