Jumat 24 Sep 2021 15:27 WIB

Erdogan Sebut Taliban tidak Memiliki Kepemimpinan Inklusif

Susunan pemerintahan baru Taliban menimbulkan dilema bagi banyak negara.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini
Bendera Taliban berdiri di dalam Pusat Media dan Informasi Pemerintah di Kabul, Afghanistan, Selasa, 21 September 2021.
Foto: AP/Bernat Armangue
Bendera Taliban berdiri di dalam Pusat Media dan Informasi Pemerintah di Kabul, Afghanistan, Selasa, 21 September 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, pendekatan pemerintahan Taliban saat ini tidak inklusif. Turki bersedia bekerja sama dengan Taliban, jika kelompok militan itu membentuk pemerintahan yang lebih luas.

“Melihat pendekatan Taliban saat ini, sayangnya kepemimpinan yang inklusif dan menyeluruh belum terbentuk,” kata Erdogan yang dikutip dalam laporan televisi Haberturk yang berbasis di Istanbul. 

Baca Juga

Taliban ingin mendapatkan pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali Afghanistan. Tetapi susunan pemerintahan baru Taliban menimbulkan dilema bagi banyak negara. 

“Saat ini, hanya ada beberapa sinyal (tentang) kemungkinan beberapa perubahan, bahwa mungkin ada suasana yang lebih inklusif dalam kepemimpinan.

"Kami belum melihat ini. Jika langkah seperti itu dapat diambil, maka kita dapat beralih untuk membahas apa yang dapat kita lakukan bersama," kata Erdogan, dilansir Aljazirah, Jumat (24/9).

Komentar Erdogan muncul setelah duta besar Turki untuk Kabul, Cihad Erginay, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi. Dalam pertemuan itu, Erginay berjanji akan mendukung rakyat Afghanistan dan berkomitmen untuk membangun ikatan bersejarah kedua negara.

Awal bulan ini, Taliban menunjuk veteran garis keras ke dalam kabinet yang semuanya dijabat oleh laki-laki. Taliban telah membentuk kabinet pemerintah sementara, dan mengatakan bahwa kemungkinan masih ada perubahan. Tetapi mereka tidak mengatakan apakah akan ada pemilihan umum ke depannya.

Pakistan juga menyerukan kepada Taliban untuk membentuk pemerintahan yang inklusif. Awal pekan ini, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan, dia telah memulai dialog dengan Taliban untuk pemerintah Afghanistan yang inklusif. Khan meminta Taliban untuk memasukkan perwakan Tajik, Hazara dan Uzbek dalam kabinet.

Beberapa menteri Taliban masuk dalam daftar hitam PBB. Mereka terkait dengan teroris dan penyandang dana terorisme internasional. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement