REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik, tindakan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara bagi Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Yusril baru-baru ini didapuk membantu kubu Moeldoko dalam Judicial Review terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Demokrat.
Rachland mempertanyakan Yusril yang seolah mengaku netral dalam skandal 'pembegalan' Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia sulit menerima alasan Yusril membantu Moeldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik.
"Skandal hina pengambilalihan paksa Partai Demokrat oleh unsur Istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikatnya adalah sebuah krisis moral politik. Dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas," kata Rachland dalam keterangannya yang diterima Republika, Jumat (24/9).
Rachland meragukan keberpihakan Yusril terhadap keadilan. Dia menganggap, Yusril sengaja membela Moeldoko dengan dalih keadilan padahal punya motif lain.
"Padahal sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi kuasa hukum Moeldoko tanpa berakibat pupusnya akses Moeldoko pada keadilan," ujar Rachland.
Rachland menyebut, Moeldoko sebenarnya mampu menyewa pengacara lain ketimbang Yusril. "Moeldoko bukan orang miskin. Duitnya mampu membeli jasa advokat lain," lanjut Rachland.
Oleh karena itu, Rachland menuding, keberpihakan Yusril pada Moeldoko tak bisa lagi ditutupi dengan dalih 'mencari keadilan'.
Dia menilai, perjuangan Yusril mencari keadilan sudah keluar jalur. "Tak bisa lain, klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi pemihakannya pada KSP Moeldoko. Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktik politik yang menindas," sindir Rachland.
Ikuti Whatsapp Channel Republika