REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden RI sekaligus Mustasyar PBNU, Prof KH Ma’ruf Amin, membuka secara resmi kegiatan Munas dan Konbes NU yang digelar di Jakarta, Sabtu (25/9).
Forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU ini mengangkat tema “Islam Nusantara dan Kemandirian NU untuk Peradaban Dunia”.
Dalam sambutannya, Wapres berharap kepada NU untuk meningkatkan perannya di tingkat global. “Sesuai dengan tema ini bahwa kita ini sudah saatnya mengambil peran global. Memang, peran NU secara nasional yang dianggap memiliki kontribusi besar dalam menciptakan kerukunan, perdamian, ini menarik banyak pihak, dan banyak sekali yang mengharapkan peran NU di tingkat global,” ujarnya saat sambutan secara daring di acara Munas dan Konbes NU, Sabtu (25/9).
Mantan Ketua Umum MUI ini menjelaskan, NU tidak hanya memiliki prinsip ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama bangsa), tapi juga mempunyai prinsip ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia).
“Nah, prinsip-prinsip ini yang barangkali diperlukan ketika dunia kita juga masih terjadi konflik di mana-mana dan itu belum teratasi, baik melalui jalur diplomasi politik apalagi melalui jalur militer,” ucap Kiai Ma’ruf.
“Pendekatan moralitas keagamaan, kemanusiaan ini yang mungkin bsia diperankan oleh NU di masa mendatang,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Kiai Ma’ruf juga berpesan kepada warga NU agar melakukan konsolidasi untuk menguatkan organisasi dan mempersatukan seluruh potensi NU, sehingga NU benar-benar menjadi utuh baik secara lahir maupun batin.
“Mudah-mudahan Munas dan Konbes ini bisa menghasilkan beberapa kesepakatan yang memberi manfaat baik bagi NU pada khususnya dan juga untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” kata Kiai Ma’ruf.
Munas-Konbes NU 2021 dihadiri kurang lebih 250 peserta dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam forum ini, para pengurus NU akan membahas dan memberikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah untuk penyelesaian persoalan di berbagai bidang.
Bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah.
