REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2021 mengusulkan supaya Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) lebih menggunakan basis kesehatan dan kriminalitas. Usulan ini berdasarkan hasil pembahasan yang disepakati dalam Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah.

"Basisnya pakai itu saja. Nggak usah menggunakan bahasa-bahasa agama tertentu. Jadi basisnya cukup terkait dengan kesehatan atau memelihara akal dan dampak minol yang mengarah pada kriminalitas," kata Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah dalam Munas NU 2021, KH Sarmidi Husna, kepada Republika.co.id, Ahad (26/9).

Dalam pembahasan di Bahtsul Masail Qanuniyyah sendiri, lanjut Kiai Sarmidi, ada yang menganggap penting penggunaan diksi 'larangan', ada yang berpandangan moderat yaitu ingin diksi 'larangan' dihapus tetapi substansinya tetap sama, dan ada pula yang menganggap aturan tersebut tidak perlu.

Kiai Sarmidi mengatakan, NU sebagai ormas Islam yang moderat memilih jalan yang moderat yaitu sepakat minuman beralkohol perlu diatur di dalam perundang-undangan. Dalam Islam, minol memang dilarang dan NU memandangnya sebagai najis meski di dalam fiqih terjadi perbedaan pendapat karena ada yang berpendapat tidak najis.

"Namun Munas NU menyatakan itu najis dan haram dikonsumsi sehingga kami setuju diatur. Tetapi, meski ada argumen keagamaan Islam, kami mengusulkan diksi atau redaksi dalam larangan minol ini tidak perlu menggunakan bahasa keagamaan tertentu, karena UU ini memayungi berbagai macam agama," ucapnya.