REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mengatakan pemerintah Taliban di Afghanistan tidak dapat diakui. Tetapi, ia mengatakan warga Afghanistan harus mulai menerima dukungan keuangan yang dibekukan setelah kelompok bersenjata itu mengambil alih kekuasaan pada bulan lalu.

Di Maio mendesak pemerintah negara lain mencegah keruntuhan keuangan di sana, yang akan mengakibatkan arus besar migran. "Pengakuan pemerintah Taliban tidak mungkin terjadi karena ada 17 teroris di antara para menteri, serta hak asasi perempuan dan anak perempuan terus dilanggar," kata Di Maio kepada stasiun televisi Rai 3, Ahad lalu.

“Jelas, kita harus mencegah Afghanistan dari ledakan dan dari arus migrasi yang tidak terkendali, yang dapat mengacaukan negara-negara tetangga,” kata Di Maio, yang juga memimpin pertemuan para menteri luar negeri G20 di New York pekan lalu.

“Ada cara untuk menjamin dukungan keuangan tanpa memberikan uang kepada Taliban. Kami juga telah sepakat sebagian bantuan kemanusiaan harus selalu ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak perempuan,” ujarnya.

Italia memegang kepresidenan bergilir tahunan G20 dan ingin menjadi tuan rumah pertemuan puncak khusus di Afghanistan. Negara-negara G20, bersama dengan tetangga Afghanistan, berkomitmen memerangi terorisme dan bekerja untuk perlindungan hak asasi manusia.

Pada Jumat, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan telah mengeluarkan dua lisensi umum, satu mengizinkan pemerintah AS, LSM, dan organisasi internasional tertentu, termasuk PBB, untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani (keduanya di bawah sanksi) yang diperlukan, untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Baca juga : Bareskrim: Kasus Obat Keras di DIY Terbesar di Indonesia

Taliban menguasai negara itu bulan lalu ketika pasukan asing yang bersekutu dengan AS menarik diri dari Afghanistan, setelah perang 20 tahun. Peristiwa memuncak dalam perebutan ibu kota Kabul pada 15 Agustus, dua dekade setelah Taliban digulingkan dari kekuasaan oleh kampanye pimpinan AS menyusul serangan 11 September di Amerika Serikat.

PBB mengatakan pada awal tahun lebih dari 18 juta orang (sekitar setengah dari populasi Afghanistan) membutuhkan bantuan dalam empat tahun. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pekan lalu mengatakan Afghanistan berada di ambang bencana kemanusiaan yang dramatis dan telah memutuskan terlibat dengan Taliban dalam membantu rakyat negara itu.

https://www.aljazeera.com/news/2021/9/26/italy-taliban-government-cannot-be-recognised