REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyampaikan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik pemberhentian pegawai KPK yang diketahui tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Ia mengatakan, Presiden menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait masalah ini.

"Presiden juga sudah menyampaikan kepada media massa bahwa beliau ingin menghormati kesopanan di dalam ketatanegaraan. Jadi beliau menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK dan apa yang diputuskan oleh MA tentang persoalan yang terjadi di KPK," jelas Fadjroel di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/9).

Menurut Fadjroel, Presiden mengetahui betul bahwa KPK merupakan lembaga independen. Meskipun KPK berada di dalam rumpun eksekutif seperti halnya Komnas HAM dan KPU, namun KPK merupakan lembaga otonom yang berhak melaksanakan aktivitas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

"Walaupun dia dalam rumpun eksekutif tapi seperti lembaga-lembaga yang lain misalnya seperti Komnas HAM, KPU itu dalam rumpun eksekutif, tapi mereka lembaga otonom dan berhak melaksanakan aktivitas sesuai dengan wewenang mereka yang diberikan oleh UU," ucapnya.

Terkait aksi demonstrasi oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia yang mendesak Presiden agar mengambil sikap dalam polemik pemecatan anggota KPK, Fadjroel pun mengapresiasinya. Menurut dia, kritik tetap diperlukan dalam demokrasi di Indonesia. Namun demikian, lanjutnya, kritik yang disampaikan haruslah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita tentu bersyukur ya bahwa kritik itu tetap tumbuh di dalam masyarakat Indonesia karena Presiden Joko Widodo mengatakan tanpa kritik maka demokrasi kita tidak akan bisa berkembang," ungkap Fadjroel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika