REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menyebut rights issue BRI sebagai hal yang istimewa. Pasalnya, ucap Erick, rights issue BRI dilakukan saat market tengah turbulensi akibat tekanan pandemi. Oleh karenanya, Erick menilai rights issue BRI dapat membuat kondisi pasar lebih bergairah.
"Ini membuktikan kita punya market sangat besar sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung," ujar Erick saat seremoni opening bell atau pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka right issue BRI di Mainhall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (29/9).
Erick menilai tidak banyak negara memiliki posisi seperti Indonesia yang mempunyai market besar. Erick berharap hal ini membuka pemikiran pemegang kebijakan publik bahwa market merupakan aset yang mahal, bukan aset sekadar diperdagangkan banyak pihak.
"Market besar ini harus dipastikan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia," lanjut Erick.
Erick mengatakan rights issue BRI juga menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap UMKM yang menopang sekitar 60 persen perekonomian nasional. Erick ingin memastikan UMKM dapat penggerak dalam pemulihan ekonomi nasional.
"Ini sebagai peringatan bahwa UMKM bukan objek tapi subjek yang harus kita dukung, bukan sesuatu yang diperebutkan tetapi sebuah kebijakan yang harus kita dorong bersama-sama," ungkap Erick.
Erick mengatakan Kementerian BUMN ingin mendorong peningkatan di BEI agar dapat menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Erick menyebut pertumbuhan bursa Indonesia menjadi yang terbaik jika dibandingkan kondisi bursa negara lain yang mengalami pelambatan, bahkan minus.
"Kembali lagi saya tegaskan, kita punya market yang besar dan harus ada kebijakan yang benar sehingga pertumbuhan ekonomi di kita, bukan negara lain," sambung Erick.
Erick mengaku akan terus mendorong BUMN yang tengah mengerjakan proyek strategis nasional untuk melakukan go publik. Erick menyebut hal ini merupakan upaya peningkatan transparansi dan profesionalisme BUMN.
Mengenai holding ultra mikro, Erick menegaskan hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Erick menyebut awalnya banyak pihak pesimistis dengan pembentukan holding ultra mikro lantaran dikhawatirkan akan mengubah model bisnis dari Pegadaian dan PNM.
"Kita jawab, tidak. Ini kita mensinergikan, memastikan UMKM mendapatkan tiga hal, mendapat akses dana lebih mudah karena jaringannya makin besar, mendapatkan pendampingan yang lebih luas, dan yang terpenting juga aksesibilitas mereka untuk naik kelas," ucap Erick.
Erick mengaku sudah beberapa kali meninjau langsung integrasi co-location sentra layanan ultra mikro (senyum) sebagai kantor bersama holding ultra mikro. Erick menyebut terobosan ini sangat luar biasa lantaran adanya pelayanan satu atap bagi para nasabah dari ketiga BUMN tersebut.
Kata Erick, Presiden Jokowi meminta UMKM harus terlayani dengan baik serta meningkatkan porsi permodalan untuk UMKM hingga 30 persen. Erick menyebut proporsi permodalan untuk UMKM Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura sebesar 39 persen, Malaysia dan Thailand yang sebesar 50 persen, atau dengan Jepang sebesar 65 persen dan Korea Selatan dengan 80 persen.
Erick juga menyampaikan terima kasih kepada para investor yang percaya Indonesia merupakan pusatnya UMKM Asia Tenggara dan percaya penggabungan ultra mikro akan meningkatan jumlah nasabah yang semakin memiliki basis yang jelas.
"Saya berharap tren ini tidak hanya korporasi tapi bagaimana korporasi dekat secara sosial. Kita ingin memastikan pertumbuhan korporasi sama juga pendekatan kepada social value dan sosial ekonomi yang ada di bawah payung ultra mikro," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika