REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY - Pemerintah federal Australia akan menghentikan bantuan tunai bagi warga dan pelaku bisnis yang terdampak Covid-19 di sejumlah negara bagian yang tingkat vaksinasinya mencapai target. Sejak Juni, pemerintah federal telah mengeluarkan lebih dari 9 miliar dolar Australia (Rp 93,2 triliun) untuk membantu sekitar dua juta orang.

Pembayaran bantuan akan dihapus ketika tingkat vaksinasi telah mendekati target pada 70-80 persen, kata Bendahara Federal Josh Frydenberg dalam konferensi pers pada Rabu (29/9). "Kami berharap saat pembatasan dilonggarkan, orang akan kembali bekerja, bisnis akan kembali dibuka dan orang-orang akan menjalani kehidupan sehari-hari mereka," kata dia.

Frydenberg mengatakan perpanjangan otomatis pembayaran bantuan akan berakhir jika negara bagian mencapai tingkat vaksinasi penuh 70 persen. Namun, pekerja terdampak masih bisa mendapatkannya dengan mengajukan permohonan setiap pekan untuk diperiksa kelayakannya.

Pembayaran bantuan akan dihentikan dua pekan setelah target 80 persen terpenuhi. Pembayaran bantuan di New South Wales dan wilayah ibu kota bisa dihentikan dalam beberapa pekan karena tingkat vaksinasi mereka sudah mendahului negara bagian lain.

Australia tengah berjuang menghadapi gelombang ketiga Covid-19 yang dipicu varian Delta. Kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan ibu kota Canberra menjalani lockdown selama berminggu-minggu. Lockdown telah membuat ekonomi negara itu berada di ambang kehancuran akibat resesi.

Australia kini fokus pada upaya mempercepat vaksinasi dan meninggalkan strategi nol Covid karena bermaksud untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Negara itu berencana memvaksinasi penuh 80 persen penduduk dewasa pada November dari 53 persen saat ini.

Pada Rabu, negara bagian Victoria mencatat tujuh kematian dan 950 kasus infeksi baru, melampaui rekor sebelumnya yaitu 867 kasus pada Selasa. Total kasus Covid-19 di Australia kini mencapai sekitar 102 ribu dengan 1.263 kematian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika