REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memastikan program pemerintah disalurkan tepat sasaran. Adapun program tersebut seperti bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial, bantuan subsidi upah (BSU) Kementerian Ketenagakerjaan dan KPR FLPP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Cikarang, Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Menurutnya, kunjungan kerja ini dilakukan untuk meninjau langsung dan memastikan para penerima bantuan baik Bansos, BSU dan KPR FLPP benar tepat sasaran.
“Saya ingin memastikan berbagai program pemerintah yang diamanahkan kepada BTN berjalan lancar di lapangan dan penerimanya sesuai dengan data yang ada,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/9).
Dalam kunjungan kerja tersebut, selain melakukan peninjauan distribusi BSU di PT Hanes Supply Chain, Haru juga melakukan kunjungan ke rumah tinggal penerima BSU pekerja, kunjungan ke rumah tinggal debitur KPR FLPP BTN dan kunjungan ke rumah tinggal penerima bansos di Karawang.
“Saya melihat semua penerima program pemerintah ini sudah tepat sasaran dan sesuai data dari Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian rumah dengan pembiayaan KPR FLPP juga ditempati sesuai dengan nama debitur yang mengajukan,” ucapnya.
Haru menegaskan, pihaknya akan melakukan kunjungan serupa ke berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan amanah yang diberikan pemerintah kepada BTN bisa tersalurkan dengan baik dan diterima sesuai data yang diberikan Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kepercayaan kepada BTN sebagai salah satu penyalur program pemerintah. Amanah ini akan kami jalankan dengan baik dan kami pantau terus agar tidak terjadi kesalahan penyaluran,” tegasnya.
Dalam kunjungannya, Haru menuturkan, program pemerintah seperti BSU telah tepat sasaran seperti yang ditinjau di PT Hanes Supply Chain. "Tadi saya menyaksikan bahwa dana yang diterima ke rekening penerima bantuan subsidi upah juga masuk utuh tanpa potongan," ucapnya.
Demikian juga dengan penerima KPR FLPP, Haru yang sempat berbincang dengan Eva Suryani debitur yang menikmati fasilitas KPR FLPP, meminta agar rumah yang saat ini menjadi miliknya ditempati sendiri. "Seperti kita ketahui bahwa penerima KPR bersubsidi itu adalah rumah pertama dan ditempati. Dari yang kami kunjungi tadi, kriteria itu terpenuhi," tuturnya.
Per 10 September 2021 tercatat BSU pekerja yang disalurkan melalui BTN sudah tercapai sekitar 100 persen dan tersalur ke rekening pekerja yang jumlahnya sebanyak 430.196 orang senilai Rp 430 miliar. Sedangkan bansos Kementerian Sosial yang disalurkan BTN selama 2021 sampai 22 September 2021 penyalurannya sebesar 100 persen baik program keluarga harapan (PKH) maupun program sembako adapun nilainya masing-masing sebesar Rp 682,53 miliar dan Rp 1,16 triliun.
Sementara penyaluran pembiayaan rumah terhadap program KPR FLPP sampai 21 September sebanyak 93.985 unit senilai Rp 10,3 triliun. Adapun jumlah tersebut telah menyerap sekitar 89 persen dari kuota KPR FLPP yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada BTN sebanyak 105.562 unit senilai Rp 11,2 triliun.
“BTN berusaha sebaik mungkin untuk bisa memenuhi harapan dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Haru.
Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, lanjut Haru, BTN akan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah tersebut. “Secara korporasi peran BTN sebagai lokomotif dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam pembiayaan rumah bagi MBR akan terus ditingkatkan, sehingga BTN akan tetap menjadi pemeran utama dalam implementasi program pemerintah tersebut,” pungkas Haru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika