REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan dana abadi pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp 90 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana abadi pendidikan digunakan untuk mengembangkan kualitas generasi muda masa kini maupun masa depan.

“Saat ini kita memiliki Rp 81,7 triliun. Jika ditambah dari anggaran penelitian, perguruan tinggi dan dana abadi kebudayaan total anggaran itu sudah mencapai Rp 90 triliun,” ujarnya saat webinar Pembekalan bagi Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) LPDP, Rabu (29/9) malam.

Menurutnya salah satu langkah mengembangkan kualitas generasi-generasi penerus Bangsa Indonesia melalui diberikannya beasiswa LPDP. Sri Mulyani mengungkapkan pada awalnya LPDP hanya digunakan beasiswa yang mayoritas ke perguruan tinggi di luar negeri sedangkan perguruan tinggi dalam negeri dikelola oleh Kemendikbud Ristek.

“Sekarang bahkan sudah diperluas penelitian termasuk dalam rangka Covid-19 untuk mendapat vaksin dan program Merdeka Belajar,” ucapnya.

Menurutnya beasiswa ini berasal dari uang negara yang didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk royalti dari bermacam bahan mineral yang ada dari bumi Indonesia.

"Pendapatan kita tidak mencukupi untuk membiayai begitu banyak belanja. Anggaran pendidikan menurut Undang-Undang Dasar harus 20 persen. Jika tahun ini kita membelanjakan Rp 2.700 triliun, maka anggaran pendidikan mencapai lebih dari Rp 500 triliun," ucapnya.

Maka itu, Sri Mulyani berpesan agar para penerima beasiswa LPDP dapat berkontribusi terhadap upaya pemerintah untuk memajukan Indonesia seperti menciptakan prestasi dan reputasi yang baik.

“Kalian berutang kepada negara. Utang tidak selalu dibayar melalui uang. Utang bisa dibayar dari prestasi, reputasi dan kontribusi terhadap Republik Indonesia,” tegasnya.

Sri Mulyani menyebut salah satu kontribusi yang dapat dilakukan dengan mengeluarkan Indonesia dari status middle income country menjadi high income country. Sebab selama ini pemerintah berupaya mengeluarkan Indonesia dari middle income trap dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui reformasi pendidikan, jaring pengaman sosial, dan kesehatan.

Menurutnya mayoritas anak Indonesia masih mengalami stunting serta hanya lulusan sekolah dasar dan menengah. Sedangkan yang memiliki kesempatan hingga perguruan tinggi hanya 8,5 persen.

“That is that small, sangat kecil. Mereformasi pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial adalah cara untuk memotong tali kemiskinan,” ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika