REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan Malik Faisal mengatakan, sebagian besar pengembangan UMKM masih terkendala akses permodalan dari pihak perbankan.

"Beberapa kendala yang dihadapi UKM/UMKM yaitu masih kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya, sulitnya produk UKM bersaing karena masih rendah kualitas produk, dan harganya yang tinggi," kata Malik di Makassar, Kamis (30/9), menanggapi kondisi UMKM pada masa pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, lanjut dia, peranan lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya masih perlu mengoptimalkan untuk membantu mendorong sektor ekonomi ril, dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Salah satu upaya tersebut dengan penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR).

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melansir bahwa pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang tinggi idealnya dapat lebih terarah ke sektor produktif.Termasuk penyaluran kredit itu ke sektor-sektor ekonomi strategis yang memiliki korelasi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, besar harapan untuk mendukung UMKM dengan memberikan modal usaha daripada penyaluran kredit konsumsi di lapangan. Jumlah UMKM yang terdata masih dapat melakukan aktivitas di tengah pandemi COVID-19 dan mendapatkan akses permodalan sedikitnya terdapat 6.181 UMKM. 

Jumlah tersebut diantaranya 613 UMKM nelayan tangkap. Hal itu diakui salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Maros, Hj Rosmawati yang mengembangkan ternak ayam potong.

Sebelum pandemi COVID-19 cukup banyak keuntungan yang diperolehnya, namun saat pandemi usahanya mulai terseok-seok. Karena itu, dengan adanya bantuan modal usaha dari pemerintah maupun perbankan, perlahan-lahan usahanya dapat bangkit kembali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika