REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres 'terkejut' Ethiopia mengusir tujuh pejabat PBB yang dituduh ikut campur urusan internal mereka. Guterres menegaskan operasi kemanusiaan PBB berpedoman pada prinsip dasar kemanusiaan, imparsialitas, netralitas dan independensi.
"Di Ethiopia, PBB mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan nyawa seperti makanan, obat-obatan, air dan kebutuhan sanitasi, yang sangat dibutuhkan rakyat, saya sepenuhnya yakin staf PBB yang kini di Ethiopia melakukan pekerjaan itu," kata Guterres dalam pernyataannya, seperti dikutip Middle East Monitor, Jumat (1/10).
Ia mencatat PBB berkomitmen untuk membantu rakyat Ethiopia yang mengandalkan bantuan kemanusiaan. Ethiopia memerintahkan tujuh orang pejabat PBB untuk segera meninggalkan negara itu dalam 72 jam.
"Kami akan menghubungi pemerintah Ethiopia dengan harapan staf PBB yang bersangkutan diperbolehkan melanjutkan pekerjaan penting mereka," kata Guterres.
Sebelumnya Ethiopia mengusir tujuh orang pejabat PBB dua hari setelah Guterres memperingatkan blokade bantuan yang dilakukan pemerintah akan menyebabkan ribuan orang di utara Tigray kelaparan.
Kritik masyarakat internasional terhadap kondisi di Tigray dan pihak-pihak yang bertikai di utara Ethiopia tersebut. Keputusan Ethiopia mengusir pejabat PBB membuat Addis Abbas terancam disanksi pemerintah Amerika Serikat (AS).
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan AS mengecam pengusiran tersebut. Ia menambahkan Washington tidak ragu menggunakan sanksi pada mereka yang menghalangi bantuan kemanusiaan.
"Kami sangat khawatir aksi ini melanjutkan pola pemerintah Ethiopia menghalangi pengiriman makanan, obat-obatan dan pasokan yang dapat menyelamat nyawa bagi yang membutuhkan," kata Psaki, Kamis (30/9) kemarin.
Kementerian Luar Negeri Ethiopia tidak menanggapi permintaan komentar tentang pengusiran pejabat PBB. Sebelumnya Addis Ababa membantah menghalangi pengiriman makanan ke Tigray.
Ikuti Whatsapp Channel Republika