REPUBLIKA.CO.ID, COLOMBO -- Sri Lanka mencabut penguncian selama enam minggu pada Jumat (1/10). Keputusan itu setelah melihat kasus dan kematian akibat Covid-19 menurun. Dicabutnya penguncian juga untuk menyelamatkan ekonomi negara.
Meskipun penguncian dan jam malam telah berakhir, pembatasan ketat tetap dilakukan. Orang-orang hanya diperbolehkan keluar untuk bekerja atau membeli kebutuhan pokok.
Kementerian Kesehatan menyatakan, pertemuan publik dilarang. Sementara bioskop, sekolah, dan restoran masih akan ditutup. Aturan ketat juga diberlakukan pada transportasi umum, pernikahan, dan pemakaman.
Penguncian diberlakukan 20 Agustus dan diperpanjang tiga kali ketika Sri Lanka bergulat dengan lonjakan Covid-19 yang disebabkan oleh varian Delta. Pemerintah telah meningkatkan vaksinasi dalam beberapa bulan terakhir, dengan lebih dari 50 persen dari 22 juta orang divaksinasi sepenuhnya.
Infeksi harian baru sejak itu turun menjadi di bawah 1.000 dan kematian menjadi di bawah 100. Masa Puncak mencapai lebih dari 3.000 kasus dan lebih dari 200 kematian pada awal September. Negara ini telah melaporkan total lebih dari 516 ribu infeksi dan 12.847 kematian.
Pencabutan penguncian nasional itu diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan mengurangi penurunan devisa yang menyebabkan kelangkaan barang-barang penting seperti susu bubuk, gula, dan gas untuk memasak. Antrean panjang terbentuk di luar toko-toko di ibu kota Kolombo dan sekitarnya saat orang-orang bergegas membeli susu bubuk.
“Saya muak sekali dengan kelangkaan ini, dulu gas, lalu beras dan sekarang susu bubuk,” kata buruh di sebuah perusahaan swasta, Chandana Kumara, sambil mengantre untuk membeli susu bubuk.
"Saya tidak tahu kepada siapa saya harus menyalahkan.. tetapi hal-hal ini telah membuat hidup saya sengsara, dan satu-satunya kekhawatiran saya adalah kondisi ini akan berlanjut untuk beberapa waktu," kata Kumara menambahkan.
Para pejabat dan pedagang mengatakan lebih dari 800 peti kemas yang membawa barang-barang penting terjebak di pelabuhan utama negara itu karena kurangnya dukungan dolar AS untuk membayar.
Menteri Negara Perlindungan Konsumen Lasantha Alagiyawanna mengatakan, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dan akan melepaskan 50 juta dolar AS kepada importir untuk membersihkan kargo barang-barang penting termasuk lentil dan susu bubuk.
Pemerintah Sri Lanka telah membatasi arus keluar mata uang asing setelah ekonomi negara pulau itu mengalami kontraksi 3,6 persen tahun lalu. Kondisi ini menjadi resesi terdalam sejak kemerdekaan dari Inggris 73 tahun lalu. Pemerintah juga telah mengurangi impor mobil, bahan kimia pertanian, dan ratusan barang buatan luar negeri lainnya.
Langkah penghematan devisa tersebut rupanya untuk memastikan negara dapat memenuhi pembayaran utang luar negeri sebesar 1,4 miliar dolar AS selama tiga bulan ke depan. Ada kewajiban pembayaran utang yang diperkirakan akan meningkat menjadi 29 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan.
Rupee Sri Lanka secara bertahap melemah terhadap mata uang utama lainnya, membuat pembayaran seperti itu lebih mahal dalam pembayaran lokal. "Ya, negara ini menghadapi krisis mata uang asing," kata juru bicara pemerintah Ramesh Pathirana.
Pathirana menyalahkan hilangnya pendapatan sekitar 7 miliar dolar AS dari sektor pariwisata selama dua tahun terakhir. Pariwisata menyumbang sekitar 5 persen dari PDB Sri Lanka dan merupakan penghasil devisa terbesar kedua di negara itu. Sektor ini mempekerjakan lebih dari tiga juta orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika