REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI untuk Asia-Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, mengatakan bahwa wajar bagi Indonesia untuk merasa was-was terkait pembentukan kerja sama keamanan trilateral antara Australia, Inggris, Amerika Serikat (AUKUS). Langkah Australia mengubah geopolitik di kawasan.
“Terdapat alasan-alasan yang logis untuk bagi Indonesia untuk menjadi was-was karena tindakan yang diambil oleh Australia akan mengubah situasi geopolitik di kawasan, ini akan menjadi faktor yang mendestabilisasi,” katanya dalam acara diskusi "AUKUS: Responses from Southeast Asia" yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community Indonesia di Jakarta, Jumat, seperti dikutip kantor berita Antara.
Australia menjalin kerja sama keamanan dengan Inggris dan Amerika Serikat, yang di dalamnya Australia menyepakati pembuatan kapal selam bertenaga nuklir untuk memperkuat angkatan lautnya.
Menurut Jailani, langkah tersebut akan menjadi faktor yang menyebabkan destabilisasi. “Karena tak ada yang namanya akuisisi kapal selam tenaga nuklir yang tanpa kemungkinan munculnya perlombaan senjata nuklir,” katanya.
Jailani menekankan bahwa pembentukan kerja sama AUKUS merupakan isu yang penting bagi Indonesia. Tak hanya karena Australia merupakan tetangga dekat, tapi karena AUKUS juga memunculkan kekhawatiran perlombaan persenjataan yang ditandai dengan meningkatnya proyeksi kekuatan di wilayah
Lebih lanjut, Jailani mengatakan Indonesia telah menegaskan posisinya terkait situasi geopolitik di kawasan. Indonesia mengingatkan Australia atas kewajiban regionalnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan.
Pada saat yang sama, Indonesia juga menekankan kewajiban semua pihak terkait untuk menghormati hukum internasional. “Indonesia selalu bekerja keras untuk menghindari terseret ke ketegangan geopolitik atau dipaksa mengambil posisi partisan, dan untuk alasan itu, Indonesia menyerukan pada Australia untuk menjaga komitmen terkait keamanan dan stabilitas serta keamanan regional,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika