REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok-kelompok Palestina mengecam Bahrain yang memberi karpet merah buat Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid. Mereka juga mengecam pembukaan kedutaan besar Israel di negara Teluk itu.

Faksi perlawanan termasuk Hamas, Jihad Islam, Komite Perlawanan Rakyat, Front Perjuangan Rakyat Palestina dan Gerakan Mujahidin mengatakan langkah normalisasi dengan Israel adalah "memalukan."

"Desakan aneh untuk melanjutkan pengkhianatan normalisasi mengungkapkan sejauh mana penurunan moral rezim yang normalisasi dengan Israel," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama dikutip laman Yeni Safak, Sabtu (2/10).

Pernyataan tersebut menggaris bawahi bahwa pemerintah negara-negara Arab bertentangan dengan keinginan rakyat Palestina. Negara-negara Arab yang dimaksud adalah mereka yang mengambil langkah-langkah untuk normalisasi dengan Israel.

"Kunjungan Lapid ke Bahrain dan pembukaan Kedutaan Besar Israel di Bahrain adalah kejahatan terhadap Islam, nasionalisme, Arabisme dan rakyat Palestina dan Bahrain," kata kelompok-kelompok Palestina.

Kunjungan perdana Israel pada Kamis (30/9) lalu mempertemukan Lapid dengan Raja Hamad bin Isa Al Khalifa dan Menteri Luar Negeri Abdullatif bin Rashid al-Zayani. Pada kesempatan tersebut pihak terkait secara resmi membuka Kedutaan Besar Israel di Manama.

Kelompok oposisi terbesar Bahrain, Masyarakat Islam Nasional Al-Wefaq di Bahrain juga turut memprotes kunjungan tersebut. Gerakan tersebut mengecam kesepakatan normalisasi dan mengatakan rezim Bahrain tidak memiliki legitimasi untuk menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel.

Bahrain adalah negara Arab keempat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelumnya Mesir menormalkan hubungannya dengan Israel pada 1979, Yordania pada 1994 dan Uni Emirat Arab pada Agustus 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika