REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika pemerintah ingin serius membangun bangsa sebaiknya dapat mengutamakan sektor pangan. Sektor pangan sendiri merupakan hal elementer yang harus diutamakan.
Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS dalam "PHD Corner Episode Harga Pangan Anjlok, Salah Siapa?" yang berlangsung secara virtual, Kamis, (30/9).
"Seharusnya kalau kita serius mau membangun bangsa dan ini masalah elementer yang diutamakan adalah pangan. Kalau orang tidak makan itu kan bukan hanya kurang gizi, tapi dalam waktu panjang bisa meninggal," kata Prof Rokhmin seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Rokhmin pun menegaskan, para pejabat dan pemangku kepentingan di Indonesia juga harus memandang dan melihat sektor pangan untuk kemajuan suatu bangsa.
Rokhmin juga mengatakan, pangan jangan dianggap hanya sektor ekonomi tetapi juga sektor kehidupan. Oleh karenya, kata dia, semua elemen bangsa harus all out
“Urusan pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa,” tegas Rokhmin mengutip pidato Presiden Soekarno pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, IPB di Bogor, 27 April 1952.
Rokhmin mengatakan, mengacu studi dari IPB suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak mungkin bisa maju, sejahtera, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor.
"Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world," tandas Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Rokhmin menyebutkan empat indikator kinerja kedaulatan pangan nasional. Yakni, produksi pangan, khususnya bahan pangan pokok lebih besar dari konsumsi nasional; setiap warga Negara di seluruh wilayah NKRI mampu mendapatkan bahan pangan pokok yang bergizi, sehat, dan mencukupi sepanjang tahun; serta petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha sejahtera.
“Tidak kalah pentingnya, semua hal di atas itu harus berkelanjutan (sustainable),” papar Rokhmin Dahuri yang juga ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara).
Ikuti Whatsapp Channel Republika