Mensos Risma Sudah Minta Maaf ke Istri Gubernur Gorontalo

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Program Keluarga Harapan (PKH) Fajar Sidik Napu yang menjadi sasaran amarah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat rapat di Kota Gorontalo pada Kamis (30/9), menemui Gubernur Gorotanlo Rusli Habibie. Keduanya bertemu di kediaman pribadi Rusli di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Ahad (3/10).

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo itu pun meminta agar Fajar memaafkan ulah Mensos Risma. Rusli sengaja mengundang Fajar untuk mendengarkan klarifikasi langsung dari korban aksi marah marah Risma. Rusli juga menyemangatinya agar para pendamping PKH tetap tulus dan ikhlas bekerja mendampingi warga penerima bantuan sosial (bansos).

"Jadi Pak Fajar, mungkin ibu menteri saat itu lagi capai jadi bisa kesal. Saya minta maafkan ibu menteri dan memaafkan saya juga, Ini hanya miskomunikasi antara kita," kata Rusli dikutip dari lama resmi Pemprov Gorontalo.

Rusli mengaku sudah menerima WhatsApp pribadi dari Risma. Pesan dikirim Risma ke istrinya, yaitu Idah Syahidah yang berstatus anggota Komisi VIII DPR, yang menjadi mitra Kementerian Sosial (Kemensos).

Politikus Partai Golkar itu pun juga sama-sama minta maaf jika ada komentar yang dianggap membuat Risma tidak enak hati. "Sebagai gubernur juga saya meminta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat, sikap saya yang menyinggung Ibu Menteri untuk mohon dimaafkan," ucap Rusli.

Dia mengaku, tidak ingin memperpanjang masalah itu. Rusli meminta semua pihak menyikapi masalah Risma versus pendamping PKH secara bijak. Rusli pun mengaku sayang ke Mensos Risma. Hanya saja, ia hanya tidak ingin sikap sering marah-marah Risma ke orang kecil terus berlanjut di daerah lain.

"Saya takutnya Ibu Menteri bertemu dengan warga yang tingkat kecerdasannya kurang, kita katakan sumbu pendek atau gimana maka ibu menteri yang balik diserang. Itu yang tidak kita harapkan. Mudah mudahan ini yang pertama dan terakhir," kata Rusli.

Dia pun berharap agar permasalahan itu diakhiri saja. Rusli memastikan, komentar yang dibuatnya sebelumnya adalah bentuk tanggungjawabnya sebagai gubernur sebagaimana Risma datang sebagai seorang menteri ke Provinsi Gorontalo. Rusli menegaskan, komentarnya kepada Risma tidak ada kaitannya dengan politik dan partai politik mana pun.

"Jadi sudah clean and clear ini semata mata miskomunikasi. Jadi jangan digiring jadi opini politik. Tidak ada hubungan sama sekali. Saya bicara sebagai gubernur, Pak Fajar sebagai koordinator, Ibu Risma datang, bukan sebagai kader partai, tapi sebagai Mensos RI," ucap Rusli.

Klarifikasi

Di hadapan Rusli, Fajar mengaku, sudah memaafkan Mensos Risma. Dia menilai, sikap Risma yang berusaha 'menembaknya' sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya.

"Beberapa media juga bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin? Saya membalas tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami," jelas Fajar kepada Rusli.

Dia menjelaskan duduk pangkal persoalan yang terjadi saat itu. Ketika itu, sambung dia, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kepada pejabat Kemensos mengapa uang mereka belum masuk ke rekening.

Fajar menjelaskan, hal itu karena daftar nama tersebut belum masuk di daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang menjadi domain Kemensos. "Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," beber Fajar.

Menerima penjelasan itu, Risma bertanya kepada staf Kemensos, yang mengeklaim datanya masih ada. Begitu pula dengan jawaban dari pegawai bank yang bertugas mencairkan dana. Hal itu kontan membuat emosi Risma naik hingga berdiri dari kursi, dan mendatangi Fajar sambil menunjuk-nunjuknya dengan bilang 'tak tembak kamu'.

"Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendegar hal itu Ibu Menteri langsung berdiri ke arah saya. Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), bukan penerima PKH yang ibu menteri maksudkan," ucap Fajar.

Usai insiden yang videonya viral tersebut, Fajar sudah mengklarifikasi kepada Risma. Dia menjelaskan, jika daftar 26 nama nama tersebut masih ada di aplikasi e-PKH. Sebagian besar di antaranya, merupakan penerima perluasan PKH atau masuk daftar baru pada 2021.

"Nama nama yang belum masuk uangnya itu, PKH perluasan yang pendataannya dilakukan bulan Januari dan pengaktifannya antara bulan Juni dan Juli 2021," kata Fajar menjelaskan.

Sebagai koordinator PKH, ia berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan prinsip SIP, yaitu santun, integritas, dan profesional. Fajar menekankan, tidak pernah menghapus dan menambah data sesuka hati. Hal itu karena data penerima bansos tersimpan di Kemensos.

Ikuti Whatsapp Channel Republika