REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang yang akan datang Fumio Kishida akan secara resmi menjabat pada Senin (4/10). Dia menunjuk pemerintah yang condong ke sekutu mantan perdana menteri Shinzo Abe dan memastikan basis konservatif akan mempertahankan pengaruhnya atas kabinet baru.
"Saya ingin menghadapi masa depan ini dengan perasaan yang kuat dan tekad yang kuat," kata Kishida pada Senin pagi.
Mantan menteri luar negeri dengan citra sebagai pembangun konsensus yang rendah hati ini dipilih untuk memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa pada pekan lalu. Dia mengalahkan tiga pesaing lainnya. Ia pun secara otomatis akan ditunjuk sebagai perdana menteri.
Sebagai wajah baru partai, pria berusia 64 tahun itu juga akan memimpin melalui pemilihan umum dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kritik terhadap penanganan pandemi oleh Perdana Menteri Yoshihide Suga. Kondisi itu telah menghancurkan peringkat dukungan LDP menjelang pemilihan diadakan pada 28 November.
Sebanyak 13 dari 20 posisi akan diisi oleh sosok yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam jabatan kabinet. Kondisi ini sejalan dengan janji Kishida untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang baru menjelang pemilihan. Namun, jabatan kelas berat akan diberikan kepada sekutu Abe atau mantan menteri keuangan Taro Aso.
Menurut laporan media, Sekretaris Jenderal LDP yang baru diangkat, Akira Amari, dekat dengan Abe. Sementara saudara ipar Taro Aso, Shunichi Suzuki, akan menggantikan Aso. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Nobuo Kishi, saudara laki-laki Abe, akan mempertahankan jabatannya.
Hirokazu Matsuno, seorang menteri pendidikan di bawah Abe, akan ditunjuk sebagai kepala sekretaris kabinet utama. Sementara menteri pendidikan saat ini dan sekutu Abe, Koichi Hagiuda, akan menjadi menteri perdagangan dan industri.
Takayuki Kobayashi, ditunjuk untuk mengepalai pos baru keamanan ekonomi, bersekutu dengan Amari. Dia merupakan arsitek kebijakan keamanan ekonomi Jepang yang ditujukan ke China untuk melindungi teknologi sensitif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika