REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Yang Mulia Raja Hamad bin Isa Al Khalifa memberikan arahan agar mempercepat dimulainya kembali pelaksanaan sholat di masjid ke tingkat pra-pandemi di Bahrain. Hal itu dalam rangka memungkinkan jamaah melakukan ibadah dengan mudah.

Arahan tersebut juga mengingatkan agar tetap mematuhi pedoman kesehatan yang berlaku. Dilansir di News of Bahrain, Selasa (5/10), arahan ini disampaikan Raja Hamad saat menerima Presiden Dewan Tertinggi Urusan Islam (SCIA), Syaikh Abdulrahman bin Mohammed bin Rashid Al Khalifa di Istana Al-Sakhir di Manama, ibu kota Bahrain, Senin (4/10).

Pada kesempatan itu, Syaikh Abdulrahman mempresentasikan edisi pertama bukunya tentang Sejarah Peradilan di Bahrain. Buku tersebut mendokumentasikan perjalanan peradilan sejak berdirinya negara modern di Bahrain pada 1873 selama salah satu pendirinya, Syaikh Ahmed Al-Fateh, hingga sepertiga kedua tahun 2021, selama era kemakmuran Raja Hamad.

Pada pertemuan tersebut, Raja Hamad juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden SCIA atas bukunya yang berharga itu. Ia memuji upaya yang dilakukan oleh penulis untuk menyusun bukunya yang berisi informasi berharga yang mendokumentasikan tahapan perkembangan dan pencapaian penting dari peradilan Bahrain.

Raja Hamad menegaskan Bahrain telah menikmati peradilan reguler yang, selama beberapa dekade mampu berkontribusi pada kemajuan Kerajaan di segala bidang. Ia juga memuji organisasi dan pembangunan berkelanjutan yang disaksikan oleh peradilan Bahrain dalam struktur dan perundang-undangannya.

Ia menekankan peradilan kerajaan Bahrain telah berhasil, sepanjang perjalanannya yang sukses, untuk mencapai keadilan dan mengamankan hak-hak warga dan penduduk, di samping mempromosikan prinsip-prinsip kesetaraan dan melestarikan kebebasan.

Sementara itu, Shaikh Abdulrahman juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Raja Hamad atas dukungannya untuk SCIA. Ia mengatakan bukunya tentang sejarah peradilan Bahrain mendokumentasikan kehadiran peradilan Bahrain dalam lima bab, termasuk yang penting visi tentang interaksi, transformasi, dan perubahan politik, ekonomi, sosial dan agama yang terjadi di Kerajaan dan pengaruhnya terhadap struktur peradilan, hukum dan legislatif. Ia berharap bukunya dapat menjadi katalisator bagi para peneliti untuk lebih memperhatikan dokumentasi yang objektif di berbagai bidang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika