REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Tentara Nasional Indonesia (TNI), pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting, mengatakan saat ini TNI harus berfokus pada upaya mengatasi gerakan separatisme dan pemberontakan yang terjadi di Papua. Ini dilakukan melalui intruksi presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI.
Menurut dia, penggunaan kekuatan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman terorisme dilakukan berdasarkan putusan politik pemerintahan dan dilindungi undang-undang.
“Penggunaan kekuatan TNI dapat dilaksanakan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan mengembangkan strategi operasi yang tepat dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi,” kata Selamat dalam keterangan pers, Selasa (5/10).
Selamat menjelaskan dalam upaya menghadapi separatisme bukan hanya dilakukan dengan cara militer melainkan nirmiliter. Yakni, dengan mengefektifkan fungsi-fungsi pembangunan nasional. Melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan kata dia akar masalah separatism dapat diatasi.
“Separatisme merupakan ancaman nyata. Oleh karena itu TNI harus memahami fenomena dalam menyusun strategi pertahanan nirmiliter,” ujar dia.
Untuk menghadapi kecenderungan ancaman separatisme, unsur pertahanan nirmiliter harus berperan aktif untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat dan efektif. Aparat pembinaan territorial (binter) TNI harus bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Ini termasuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyadarkan kelompok separatis.
Lebih lanjut, eks wartawan senior Republika ini mengatakan TNI harus bisa mengedepankan pendekatan nirmiliter dengan operasi binter untuk membawa seluruh warga Papua merasa nyaman tinggal di Indonesia. Cara tersebut dinilai penting supaya akar separatisme tidak berkembang.
“Rasa kebanggaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dan dikembangkan di Papua. Ini bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Papua,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika