Rabu 06 Oct 2021 05:48 WIB

Anies Ingin Keliling Indonesia Usai tak Jadi Gubernur DKI

Masa jabatan Anies sebagai gubernur DKI hanya tersisa satu tahun lagi.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat pembukaan Workshop Nasional DPP PAN di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (4/10/2021). Kegiatan bimbingan teknis tersebut dilakukan untuk membekali para kader PAN yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif serta para ketua PAN di daerah se-Indonesia agar dalam menjalankan tugasnya mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Foto: Antara/Fikri Yusuf
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat pembukaan Workshop Nasional DPP PAN di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (4/10/2021). Kegiatan bimbingan teknis tersebut dilakukan untuk membekali para kader PAN yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif serta para ketua PAN di daerah se-Indonesia agar dalam menjalankan tugasnya mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anies Baswedan mengatakan, masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan selesai pada 2022. Setelah jabatannya dilepas, Anies mengatakan, ia menjadi orang yang bebas dan ingin mengelilingi Indonesia.

"Jadi saya ingin kalau boleh, kemarin kan tahanan kota lima tahun, jadi abis itu kalau sudah ya saya keliling aja, kemana-mana di Indonesia," ujar Anies saat menjadi pemateri workshop Partai Amanat Nasional (PAN) di Nusa Dua, Bali, yang dipantau secara daring, Selasa (5/10).

Baca Juga

Ia menjelaskan, masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta tersisa kurang lebih satu tahun. Pada masa terakhirnya tersebut, Anies ingin menuntaskan seluruh kerjanya dan menyelesaikan amanah yang diberikan oleh warga Jakarta.

"Jadi yang ada dalam benak saya sekarang adalah, ini (jabatan gubernur) dituntaskan. Bisa lapor pada umat, lapor pada masyarakat, amanat nah ini namanya sama nih (menunjuk logo PAN), amanah sudah dijalankan dengan baik, tuntas," ujar Anies.

Ia menjelaskan, pemerintah yang merupakan jabatan publik harus dapat menghadirkan perasaan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan lewat program-program yang dibentuk untuk rakyat. Tujuannya adalah untuk melayani publik yang telah memilihnya sebagai pemimpin.

Pejabat publik sepertinya, harus siap menerima keluhan dan kritik dari warganya. Sebab, kritik dan keluhan merupakan paket yang hadir setelah seseorang dilantik sebagai pejabat publik, dalam hal ini adalah dirinya yang terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta.

"Inilah paketnya berada di wilayah publik. Kalau tidak mau menerima keluhan, tidak mau terima politik, di rumah saja urus burung dan rumah tangga," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Setelah Anies tidak menjabat, Pilkada DKI tidak akan langsung digelar, melainkan ada kekosongan orang nomor 1 di DKI selama dua tahun atau hingga Pilkada Serentak 2024. Pada periode tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk penjabat kepala daerah.

Baca juga : Wagub DKI: Kita Bukan di Timur Tengah, Tapi Harus Hemat Air

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement