REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong berbagai upaya pengendalian Covid-19 terus dipertahankan agar kasus Covid-19 di Tanah Air semakin menurun. Wapres mengatakan, dengan terus menurunnya kasus, akan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Pemulihan ekonomi mustahil dilakukan apabila tingkat penularan virus masih tinggi atau di atas 5 persen per 100 ribu penduduk sesuai standar WHO," kata Wapres dalam Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-61 Tahun Ajaran 2021, Rabu (6/10).
Wapres mengatakan, upaya pengendalian Covid-19 dilakukan melalui berbagai cara antara lain dengan menerapkan protokol kesehatan yakni 3M, 5M dan juga penerapan perbatasan kegiatan masyarakat. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksinasi secara ilmiah dan empiris juga telah terbukti efektif untuk mengendalikan penularan.
Karena itu, ia mendorong capaian vaksinasi terus ditingkatkan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. "Dibutuhkan tingkat cakupan vaksinasi minimal sehingga tercapai suatu herd immunity atau kekebalan kelompok, agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan risiko tertular virus Covid-19 yang lebih kecil," katanya.
Wapres mengingatkan, cakupan vaksin Indonesia untuk mencapai herd immunity tersebut adalah 208,5 juta jiwa atau 70 persen dari jumlah penduduk. Ia menilai jumlah tersebut bukanlah angka kecil, sehingga dibutuhkan upaya extraordinary dan masif semua pihak untuk merealisasikan pencapaian target vaksinasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, yaitu selama 1 tahun.
Apalagi angka capaian vaksinasi Covid-19 secara nasional hingga 3 Oktober 2021, baru 25,29 persen masyarakat yang sudah divaksin lengkap yakni dosis pertama dan dosis kedua. Sedangkan masyarakat yang baru divaksin dosis pertama sebanyak 45,03 persen.
"Artinya masih diperlukan kerja keras untuk mencapai herd immunity 70 persen cakupan vaksinasi pertama dan kedua," kata Wapres .
Karena itu, pemerintah membutuhkan sinergi berbagai pihak untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, termasuk di dalamnya TNI/Polri. "Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional," kata Wapres.