REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), batal dilaksanakan hari ini. Diketahui, rapat tersebut sebelumnya mengagendakan penetapan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024.

"Penundaan ini terkait dengan soal Mendagri hari ini ada ratas di Istana. Dan ratas itu tidak bisa ditinggalkan," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10).

Penundaan rapat hari ini juga dalam rangka Komisi II menyampaikan poin-poin hasil konsinyering dengan Mendagri dan penyelenggara pemilu kepada setiap fraksi. Sebab, ada sejumlah poin yang disebutnya belum disampaikan.

"Lalu terkait dengan ini kita ingin berikan kesempatan lagi kepada KPU untuk lakukan exercise. Tidak hanya KPU, tapi juga penyelenggara yang lain, Bawaslu maupun DKPP," ujar Saan.

Alasan lainnya, Komisi II ingin berkonsultasi terlebih dulu dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Khususnya, hal-hal yang terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Konsultasi dengan MK dan MA terkait dengan PHPU, terutama terkait dengan batas waktu penyelesaian sengketa," ujar Saan.

Baca juga : Rapat Pembahasan Jadwal Pemilu di DPR Batal

Di samping itu, dia menyampaikan, bahwa hasil konsinyering hampir menemui titik temu dari semua pihak. Namun, masih ada hal-hal yang bersifat mikro, yang hingga saat ini belum menemukan solusinya.

"Di tahapan-tahapan yang mikro, yang antara pemilu dan pilkada ini yang memang perlu disimulasikan. Exercise lebih detil lagi agar ini bisa terlaksana dengan baik," ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika