REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ESDM melakukan uji terbang pesawat dengan bahan bakar bioavtur dari Bandung ke Jakarta. Suksesnya penggunaan avtur dengan tambahan olahan kelapa sawit ini menandakan siapnya PT Pertamina (Persero) memproduksi Bioavtur secara komersial.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan pertamina akan memproduksi Bioavtur dari Kilang Cilacap dan Kilang Dumai. Nantinya, setelah pemerintah mengeluarkan regulasi penggunaan Bioavtur secara komersil ke semua makaspai di Indonesia, Pertamina siap memasok kebutuhan tersebut.
"Pertamina ikut dukung ke arah sana. Ini jadi program besar di Pertamina. Nah, ini avtur kita mulai dengan 2,5 persen campurnanya dengan PKO. Namun, dengan katalis merah putih besutan ITB bisa kita tingkatkan komposisinya dari kilang cilacap menjadi 5 persen secara bertahap," ujar Nicke dalam konferensi pers, Rabu (6/10).
Namun untuk menjaga ketahanan pasokan, Nicke juga meminta pemerintah untuk membuat regulasi yang menjamin pasokan PKO (turunan dari kelapa sawit) dari hulu sampai hilir. "Industri CPO semoga ada kebijakan yang utuh dari hulu ke hilir supaya program ini continue. Ada komitmen volume untuk alokasi bioavtur itu," tambah Nicke.
Dari segi harga Pertamina masih menunggu pemerintah untuk regulasi harga Bioavtur ini. Kata Nicke perlu ada perhitungan seperti apa keekonomian dari harga Bioavtur ini.
"Apalagi mengingat tahun depan Kemenkeu akan menetapkan carbon tax. Ini perlu perhitungan yang cermat," ujar Nicke.
Menanggapi persoalan harga, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan tahapan dari uji coba ini memang selanjutnya pemerintah menghitung keekonomian dari Bioavtur ini. Keekonomian ini namun tidak bisa diartikan bahwa Bioavtur lebih murah dari Avtur. Namun karena program ini dalam rangka mendukung kemandirian energi dan menekan emisi gas rumah kaca maka tetap akan diakselerasikan.
"Tentu ini nantinya akan ada perhitungannya. Jika memang nantinya lebih mahal, gap harganya seperti apa dan bisa kita carikan insentif atau celah penutupnya dari sisi mana. Kita berdiskusi dengan BPBDKS dan Kemenkeu mengenai hal ini," ujar Dadan.
Kata Dadan saat ini selain membahas keekonomian, secara utuh pemerintah juga sedang merampungkan roadmap dari penggunaan Bioavtur ini. "Ini nanti semua tertuang dalam roadmap jangka panjang," tambah Dadan.
Direktur Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novriansyah menjelaskan Kemenhub mendukung komersialisasi bioavtur ini. Pihak Kemenhub juga sudah berkomunikasi dengan pihak maskapai terkait rencana penggunaan bioavtur secara komersil ini.
"Kami mendukung program ini. Kita sudah komit, kita berperan aktif untuk mendorong bioavtur ini. Regulator kita koridnasi dengan operator. Sehingga program ini bisa berjalan," ujar Novri.
Secara paralel Kemenhub juga melakukan pengawasan dalam uji jalan penggunaan Bioavtur ini. "Safety jadi concern kami. Ada anomali gak, ini terus dilakukan, kedepan kita akan dorong terus dan ini bisa membaik dan akan diproduksi pertamina dan seluruh penerbangan di Indonesia akan menggunakan ini," tambah Novri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika