REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengatur strategi pendistribusian vaksin Covid-19 ke daerah. Strategi diperlukan sebab jumlah vaksin yang diterima Indonesia baru separuh dari kebutuhan.
"Jumlah yang sudah kita terima 280 juta dosis, kebutuhan kita 426 juta dosis," ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, Rabu (6/10). Ia mengatakan pendistribusian vaksin Covid-19 ke daerah tergantung pada ketersediaan vaksin di pusat.
Ia menambahkan, saat ini banyak daerah yang belum memperbaharui laporan SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik), sehingga pemerintah pusat sulit melakukan monitoring "real time" ketersediaan vaksin. "Artinya kemudian harus diatur, kalau akan fokus ke ibu kota provinsi maka proporsinya harus diperbesar, selain itu koordinasi dengan TNI dan Polri untuk sasarannya," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan 193 juta dosis vaksin saat ini telah dikirimkan ke daerah-daerah untuk digunakan. "Pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan ke kabupaten/kota untuk segera melakukan distribusi sesuai prioritas daerah," kata Wiku.
Wiku menjelaskan pemerintah pusat saat ini dapat memonitor ketersediaan vaksin di daerah melalui aplikasi SMILE. "Dari data yang ada inilah yang menjadi input monitoring dan evaluasi dan diharapkan dapat meningkatkan interoperabilitasan data terkait Covid-19 termasuk data vaksin," tuturnya.
Sebelumnya, Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah mengoptimalkan semua langkah yang dapat dilakukan untuk percepatan penyebarluasan vaksin ke seluruh daerah di Indonesia, sehingga bisa menyentuh sampai masyarakat terpencil dan terluar."Harapannya, upaya ini juga dapat mendorong pemerintah daerah, terutama yang capaian vaksinasinya masih rendah, untuk melakukan percepatan dan perluasan program vaksinasi," ujarnya.
