REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Infiltrasi kelompok radikal ke sebuah lembaga atau instansi untuk memasukkan ideologinya kepada para aparatur negara cenderung terselubung, sehingga luput dari perhatian dan penanganannya terlambat.
"Memang kelompok radikal ini sebetulnya begitu masif melakukan infiltrasi yang itu yang mana hal ini tidak disadari pimpinan di instansi tersebut, sehingga penanganannya cenderung terlambat," kader Intelektual Muhammadiyah, Muhammad Abdullah Darraz, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (6/9).
Darraz mengungkapkan hasil riset yang dilakukan Alvara Research pada 2018, sebanyak 19,4 persen ASN terindikasi radikal dan intoleran.
Tidak hanya itu, Darraz juga menilai besar kemungkinannya bahwa kelompok radikal ini juga bukan tidak mungkin telah menginfiltrasi ke dalam tubuh institusi TNI dan Polri.
Aparatur negara merupakan benteng pertahanan negara dan role model bagaimana Pancasila tertanam dalam diri pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia.
"Ada indikasi aparat itu diinfiltrasi (kelompok radikal). Semoga ini tidak secara institusional, namun saat ini polanya adalah infiltrasi kepada oknum dengan mereka diajari ngaji dan sebagainya, yang lalu pada akhirnya lama kelamaan mulai diperkenalkan dengan ideologi mereka yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya pula.
Abdullah Darrazy ang juga tergabung dalam Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini, juga menilai bahwasanya infiltrasi oleh kelompok radikal tersebut cenderung sulit diidentifikasi karena masyarakat menilai aparatur negara merupakan kelompok yang memiliki jiwa nasionalisme paling kuat, sehingga terpaparnya aparatur negara perlu menjadi perhatian semua pihak.
"Ya , selama ini kita menganggap kalau aparat ini merupakan orang yang paling kuat (jiwa) nasionalismenya. Nah kalau sudah diinfiltrasi ini repot juga. Maka dari itu harus ada kesadaran dari pimpinan instansi/lembaga bahwa bahaya ini nyata dan ada," kata alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Garut ini.
Dirinya berharap adanya kesadaran dan kepekaan dari tubuh instansi terhadap bahaya radikalisme terutama yang menyasar aparatur negara.
Abdullah Darraz juga menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan para pemimpin instansi untuk mencegah masuknya ideologi radikal dan intoleran ke dalam tubuh institusi atau lembaga negara yang berpotensi masuk dari pengajian-pengajian atau ceramah maupun mentoring oleh ustaz atau tokoh agama yang radikal.
"Kuncinya yang pertama adalah menyadari bahwa gerakan ini (radikal dan intoleran) ada. Kedua, sesegera mungkin mendeteksi sumbernya dimana, karena saya sendiri meyakini bahwa pendekatan kelompok radikal tersebut menargetkan orang-perorangan dengan mengajarkan hal-hal yang bertentangan atau polemik," katanya lagi. Ketiga adalah internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, nilai kebangsaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika