REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati HUT ke-76 tahun pada 5 Oktober 2021. Meski begitu, sampai saat ini terdapat mandat-mandat yang masih belum mampu dipenuhi oleh TNI, salah satunya terkait reformasi TNI.
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Muhammad Najib Azca, mengatakan, peringatan HUT TNI menjadi momentum penting. Terutama, bagi TNI agar menuntaskan agenda reformasi yang belum bisa dicapai.
"Reformasi TNI sebagian sudah dilakukan dengan baik, misal pencabutan dwifungsi ABRI, pemisahan Polri dari TNI, penghapusan kekaryaan dari fungsi-fungsi TNI. Kendati begitu, ada mandat reformasi yang belum selesai ditunaikan," kata Najib, Rabu (6/10).
Ia menyampaikan beberapa catatan yang perlu dilakukan TNI ke depannya, salah satunya melakukan reformasi terhadap struktur komando teritorial. Sebab, struktur komando teritorial merupakan sebuah warisan perang gerilya.
Saat ini, struktur komando teritorial masih menyisakan struktur perang gerilya dalam bentuk komando teritorial, baik di tingkat pusat sampai desa. Ia menilai, struktur komando teritorial jadi warisan perang gerilya yang perlu direformasi.
Hal itu dikarenakan sudah tidak kompatibel dengan sistem demokrasi. Untuk TNI, khususnya Angkatan Darat (AD), selalu berpotensi terlibat dalam politik dengan warisan ini.
TNI perlu pula merumuskan kembali posisi dalam konteks geopolitik. Yang mana, lanjut Najib, banyak mengalami perubahan, termasuk dalam bidang teknologi informasi yang alami perubahan besar. Menurut Najib, reformulasi TNI diperlukan seperti strategi pertahanan agar tidak terlalu menitikberatkan matra darat saja.
Dosen Fisipol UGM tersebut mengingatkan, ada matra laut dan udara. Terlebih, urgensi Indonesia sebagai negara maritim, maka diperlukan reformasi strategi pertahanan yang memberikan peran lebih besar kepada matra laut dan matra udara.
Najib turut menekankan pentingnya reformulasi dalam peta ancaman pertahanan baru yang berubah. Karenanya, diperlukan reformulasi penganggaran, misalnya pengalokasian lebih besar ke instrumen matra laut dan darat yang lebih masif.
"Harapannya, TNI lebih relevan dan visioner menghadapi geopolitik dan teknologi informasi, disesuaikan kondisi strategis Indonesia sebagai negara maritim," ujar Najib.
