REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut era keuangan digital yang semakin masif membuka peluang kejahatan baru khususnya tindakan penyelewengan. Hal ini harus dapat diantisipasi secara berkala melalui sistem yang diperbarui, disesuaikan, dan diperluas untuk memenuhi perubahan ekonomi yang terjadi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan basis standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan harus dapat menangkap kondisi terkini dalam perekonomian maupun bidang teknologi dan tantangan-tantangan besar.

"Ekonomi Indonesia juga akan dihadapkan pada banyak hal perubahan yang membutuhkan juga standar yang terus disesuaikan. Basis SAP penyusunan laporan keuangan harus dapat menangkap kondisi yang begitu dinamis di dalam perekonomian maupun dalam bidang teknologi dan tantangan-tantangan besar," ujarnya saat webinar, Kamis (7/10).

Menurutnya tantangan yang dimaksud, yakni teknologi digital dan perubahan iklim. Adapun dua tantangan ini membutuhkan dukungan KSAP untuk menjaga dan mengawal akuntabilitas penggunaan dan pelaporan keuangan negara berkaitan dengan keduanya.

"Dengan teknologi digital, ekonomi berubah masuk kepada platform digital. Tentu ini menimbulkan banyak sekali konsekuensi termasuk bidang akuntabilitas," kata dia.

Sri Mulyani menyebut teknologi digital juga memunculkan aset dalam bentuk tidak berwujud yang perlu ditangkap. Maka itu, SAP yang dapat mengakomodasi dan mengadopsi transaksi keuangan digital menjadi sangat penting.

Kemudian tantangan lain yaitu perubahan iklim. Menurutnya perubahan iklim merupakan sebuah tantangan global yang membutuhkan tindakan pengelolaan sejak dini. 

“Berbagai langkah seperti energi hijau hingga pemeliharaan kehutanan menjadi kebutuhan. Saya berharap KSAP dan standar akuntansi pemerintah bisa memberikan prinsip-prinsip yang memberikan dukungan bagi para pelaku ekonomi,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika