Menko PMK: Harus Ada Keberanian Pemda untuk Gelar PTM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan pemerintah daerah harus berupaya agar bisa menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini dikarenakan banyak anak-anak yang sudah banyak kehilangan waktu belajar.

"Ya kan sudah ada protokol yang sudah ditetapkan oleh BNPB, Satgas Covid-19 dan masing-masing pemerintah daerah. Sekolah itu dasarnya urusan pemerintah konkuren. Jadi, bukan lagi sepenuhnya urusan pemerintah pusat," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (7/10).

Baca Juga

Muhadjir melanjutkan, seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian betul tentang PTM ini. Sebab, anak-anak sudah sangat jenuh dan mereka butuh berinteraksi dengan temannya. Banyak anak-anak yang tidak kenal dengan teman sebayanya.

"Jangan sampai mereka kehilangan waktu belajar dan harus ada sedikit keberanian pemerintah daerah untuk menetapkan PTM," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mendorong sekolah di Bali dapat melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

"Saya ingin sekali melihat adanya akselerasi tatap muka terbatas ini terjadi. Saya baru saja dari NTB dimana hampir 100 persen dari semua sekolahnya sudah melaksanakan tatap muka terbatas dan itu belum terjadi di Bali," ujar Nadiem saat mengunjungi Politeknik Negeri Bali, Kabupaten Badung, Kamis (7/10).

Ia mendorong PTM terbatas dapat dilaksanakan di Bali salah satunya karena capaian vaksinasi Covid-19 di wilayah Bali tercatat sangat tinggi, termasuk bagi para tenaga pendidik di sekolah.

"Karena kasihan sekali terutama anak-anak SD kita, anak-anak PAUD yang selama ini mengalami begitu banyak ketinggalan dalam pembelajaran. Saya tidak menginginkan itu berdampak permanen. Saya ingin sekali hal itu menjadi urgensi dari semua instansi pemerintahan," katanya.