REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyoroti langkah Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan yang meresmikan pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (7/10). Nantinya, kampung susun tersebut diperuntukkan bagi korban penggusuran Bukit Duri pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016.
Jika biasanya selalu mengkritik, kali ini menurut Gilbert, langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Gubernur Anies merupakan perkembangan yang positif. Hal itu lantaran Pemprov DKI mendengarkan aspirasi masyarakat korban penggusuran untuk direlokasi ke tempat baru.
"Karena tadinya mereka sebagian menolak untuk dapat hunian. Sekarang masalah ini bisa diselesaikan setelah sekian lama dengan hunian rusun," kata Gilbert saat dikonfirmasi Republika di Jakarta, Jumat (8/10).
Gilbert memang mengkonfirmasi jika tuntutan warga korban gusuran kepemimpinan Ahok itu untuk mendapat ganti rugi uang, tak terakomodasi. Namun demikian, ia menampik jika warga yang kini menerima ganti rugi hunian, merupakan warga yang pasrah karena tidak mendapat ganti rugi uang sebelumnya.
"Tentu nilai materi yang dulu dituntut sudah menyusut dibandingkan nilai hunian," jelas anggota Komisi B DPRD DKI tersebut.
Baca juga : Elektabilitas PDIP dan Gerindra pada Tren Menurun, PKS Naik
Menurut Gilbert, hal itu diharapkan menjadi masukan bagi Pemprov DKI untuk lebih memperhatikan kebutuhan warga yang esensial, seperti hunian layak. Menurut dia, hunian layak seharusnya menjadi kebutuhan mendasar warga perkotaan yang wajib bisa dipenuhi pemerintah, seumpama mereka menjadi korban gusuran.
"Ini menjadi masukan bahwa masyarakat juga akhirnya lebih memilih melepaskan ganti rugi materi yang nilainya sudah tentu menyusut sekarang," tuturnya.
Pada Kamis, Gubernur Anies meresmikan pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Jatinegara, untuk nantinya ditempati 75 kepala keluarga (KK) eks korban penggusuran Bukit Duri. Menurut Anies, konsep bangunan yang selesai pada Maret 2022, tersebut nantinya ramah lingkungan.
"Anda bisa lihat gambarnya itu bagaimana rancangan ini bisa memungkinkan ramah lingkungan, bisa mengelola air dengan baik. Dan mengelola SDA dengan ramah," kata Anies di lokasi didampingi budayawan Jaya Suprana dan Sandyawan Sumardi alias Romo Sandi.
Baca: 75 KK Korban Gusuran Ahok di Bukit Duri Punya Tempat Tinggal
Menurut Anies, rencana pembangunan kawasan perkampungan bagi warga Bukit Duri yang tergusur proyek pelebaran Sungai Ciliwung itu, merupakan bentuk kepedulian Pemprov DKI. Dia mengatakan, kepemilikan tempat tinggal bagi warga Ibu Kota seharusnya menjadi kesadaran semua pihak di Pemprov DKI.
"Jadi kita ingin babak baru bagi warga Bukit Duri setelah mereka ada lima tahun dalam hidupnya tinggal sementara setelah penggusuran," jelas Anies.
Dibangun di atas lahan 4.000 meter persegi, bangunan tersebut dirancang lima lantai, dan empat lantai bisa untuk kegiatan usaha sekaligus tempat tinggal. "Kita bersyukur karena bangunan yang sedang dibangun ini merupakan satu Konsep perkampungan yang secara rancangan, bisa memfasilitasi interaksi masyarakat," kata Anies.
Perwakilan korban penggusuran Bukit Duri, Sandyawan Sumardi alias Romo Sandi mengatakan, ratusan warga yang terdiri 75 KK sudah tidak punya rumah sejak 2016, kala petugas gabungan yang meratakan bangunan untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Romo Sandi menyambut baik komitmen Anies membangun kampung susun untuk warga.
"Punya rumah hunian sendiri adalah awal kisah perjuangan hidup kami dimulai," kata Romo Sandi saat memberikan kata sambutan dalam peresmian pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung.
Dia mengatakan, ketika sudah digusur, harapan warga memiliki tempat tinggal muncul kala Anies datang menampung aspirasi warga Bukit Duri kala kampanye Pilgub DKI 2017. Anies pun berencana membangun hunian bagi warga korban penggusuran, yang kini direalisasikan.
"Pak Anies Baswedan yang sejak awal ketika kami habis mengalami penggusuran langsung datang mendengar keluh kesah kami," kata Sandyawan.
Baca juga : Terkendala Izin Pusat di Monas, Lokasi Formula E Dipindah
Ikuti Whatsapp Channel Republika