Satgas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Dibentuk
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Yusuf Assidiq
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. | Foto: dok. Istimewa
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menindaklanjuti arahan Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, perihal penanganan kemiskinan ekstrim lima daerah di Jawa Tengah, pemerintah provinsi setempat langsung mengonsolidasikan jajaran pemangku kepentingan terkait.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, bahkan mengambil langkah cepat dengan membentuk Satgas Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim, yang dipimpin langsung oleh pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah yang baru, Sumarno.
Setelah terbentuk, satgas khusus ini segera bekerja untuk menyelesaikan problem kemiskinan ekstrem di lima daerah. Meliputi Kabupaten Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen.
“Satgas ini kami bentuk untuk mempercepat. Sebab sesuai arahan Wakil Presiden waktunya memang pendek, hanya sampai Desember dan harus selesai,” kata Ganjar usai memimpin rapat konsolidasi bagi penyelesaian kemiskinan ekstrim, di Semarang, Jumat (8/10).
Dengan waktu yang tidak panjang itu, jelas gubernur, maka diperlukan tim khusus atau satgas khusus untuk bisa segera bergerak melakukan kerja percepatan (akselerasi) penanganan kemiskinan ekstrim ini.
Selain itu, gubernur juga khawatir dengan waktu yang tersisa ada beberapa kabupaten yang tidak siap untuk melaksanakan arahan Wakil Presiden. “Maka kita harus bantu mereka dengan membentuk satgas khusus ini,” lanjutnya.
Tugas satgas khusus ini, masih jelas gubernur, yang paling penting adalah melakukan verifikasi dan validasi data. Sebab dari data yang sudah ada, tercatat 27 ribu lebih masyarakat miskin ekstrim yang ada di lima daerah di Jateng.
Setelah tahapan verifikasi dan evaluasi (verval) selesai, maka tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah intervensi program atas problem kemiskinan ekstrim di lima daerah tersebut.
Menurutnya, verval kuncinya adalah agar data tidak keliru. Belajar dari temuan di Kabupaten Banyumas, ada warga yang tercatat masuk desil satu, tetapi fasilitas yang dimiliki ternyata sudah lengkap.
Mulai air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas, tetapi kenapa masih masuk data. “Nah yang begini-begini ini harus kita selesaikan,” tegasnya.
Secara keseluruhan lanjut Ganjar, angka kemiskinan ekstrim di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta jiwa, namun itu tersebar dari berbagai daerah. Sedangkan untuk percepatan kali ini, hanya lima kabupaten yang menjadi prioritas pusat agar segera diselesaikan hingga akhir Desember nanti.
Terkait hal itu, orang nomor satu di Provinsi Jateng ini juga juga menegaskan, jika dalam penanganannya nanti juga harus pararel. “Sekarang ini sedang disusun RAPBD 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022 nanti,” ujar gubernur.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen menambahkan, penanganan kemiskinan ekstrim iniagar dilakukan dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dengan daerah.
Terkait hal ini, wagub juga meminta agar sumber anggaran diambilkan tidak hanya dari anggaran negara, tapi bisa dari lembaga pengelolaan zakat seperti Baznas, dari CSR atau dari lembaga filantropi lainnya.
Selain itu, program pendampingan satu OPD satu desa binaan yang saat ini sudah berjalan di Pemprov Jateng juga harus ditingkatkan dan dikolaborasikan guna mendukung penyelesaian kemiskinan ekstrim.
“Mereka-mereka OPD yang telah mendampingi desa-desa itu juga harus bekerja optimal dan mendukung upaya percepatan yang sedang dilakukan, agar target penyelesaian kemiskinan ekstrim ini bisa tercapai,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menggelar rapat koordinasi bersama dengan Pemprov Jateng, untuk membahas percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di wilayah setempat.
Dalam rapat koordinasi itu, Wapres juga meminta agar problem kemiskinan ekstrim di lima kabupaten, di Jateng bisa menjadi prioritas dan dapat segera tertanggulangi pada akhir 2021 nanti.
Wapres juga memberikan sejumlah arahan kepada jajaran pemprov untuk mendorong sejumlah langkah dalam mewujudkan target penanganan kemiskinan ekstrim tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
