REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, menyatakan, mereka bersama pemangku kebijakan terkait akan mendalami konflik PT Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar dengan mantan karyawan yang menyebabkan ratusan anak telantar. DPRD Riau menerima informasi tentang konflik tersebut dari Komnas Perlindungan Anak Riau.

"Kami sudah mendapat laporan dari Komnas Perlindungan Anak Riau bahwa terjadi konflik yang berujung pada pengusiran karyawan oleh perusahaan. Akibatnya anak-anaknya menjadi korban karena tidak ada tempat tinggal," kata dia, di Pekanbaru, Jumat (8/10).

Saat ini, personel di Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Nurjadin juga telah mendirikan tenda darurat untuk menampung sementara karyawan berikut keluarganya yang terusir itu. "Saya bersama OPD terkait akan turun ke lokasi konflik. Kami ingin tahu yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kondisi riilnya. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang terjadi di Riau ini," kata dia.

Kisruh berawal saat pengusiran secara paksa dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pekerja yang sudah diberhentikan. Namun, eks buruh yang di-PHK itu menolak untuk keluar dari rumah karena perusahaan diduga belum memenuhi hak-hak mereka.