Jumat 08 Oct 2021 16:09 WIB

Terancam Sanksi WADA, Tiga Turnamen di Bali Jalan Terus

Kepastian didapat usai PBSI berkoordinasi dengan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Red: Endro Yuwanto
Logo Federasi Bulu Tangkis Internasional (BWF).
Foto: wikipedia.org
Logo Federasi Bulu Tangkis Internasional (BWF).

REPUBLIKA.CO.ID, AARHUS -- Tiga turnamen bulu tangkis internasional yang bakal berlangsung di Bali, November-Desember 2021 nanti dipastikan akan berjalan sesuai jadwal. Kepastian itu didapat setelah PBSI berkoordinasi dengan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

"Turnamen di Bali nanti dipastikan tidak ada masalah. Bisa berlangsung sesuai jadwal. Tiga turnamen bulu tangkis internasional itu tetap bisa digelar," ujar Kabid Luar Negeri PP PBSI Bambang Roedyanto dalam siaran tertulisnya, Jumat (8/10).

Dijelaskan oleh Roedy, setelah muncul pemberitaan bahwa Indonesia terancam sanksi Badan Anti-doping Dunia (WADA) akibat tak patuhnya dalam prosedur antidoping, dirinya langsung berkoordinasi dengan BWF. Hasil pembicaraan, tiga turnamen internasional yang akan digelar di Bali, tetap bisa berjalan terus.

Tiga turnamen internasional tersebut adalah Indonesia Masters yang bakal digelar pada 16-21 November, lalu Indonesia Terbuka (23-28 November), dan ditutup dengan BWF World Tour Finals (1-5 Desember) 2021.

Menurut Roedy, penggunaan nama Indonesia di tiga ajang kelas dunia yang bakal berlangsung November nanti di Bali, tetap diizinkan oleh BWF. Alasannya, ajang ini sudah lama masuk dalam kalender BWF.

"Dari pihak BWF, tidak ada masalah. Bisa jalan terus karena kejuaraan tersebut sudah lama dijadwalkan oleh BWF," sebut Roedy.

Menyangkut, soal pelarangan nama Indonesia di berbagai ajang kejuaraan, seperti SEA Games, Asian Games, dan juga di ajang perebutan Piala Thomas dan Uber yang kini tengah berlangsung di Aarhus, Denmark, Roedy tidak bisa berkomentar lebih banyak.

"Kami menunggu arahan dan menanti bagaimana sikap Pemerintah Indonesia menyikapi masalah ini. Saya mewakili PBSI belum bisa berkomentar banyak dan menunggu pernyataan pemerintah lebih dahulu," ujar Roedy menegaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement