REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Jumat (8/10) berjanji akan mengakhiri krisis Covid-19. Sejauh ini, kasus harian Covid-19 telah turun dan status keadaan darurat telah dicabut bulan ini.
“Saya bertekad untuk mengabdikan jiwa dan raga untuk mengatasi krisis nasional ini bersama rakyat, mengukir era baru dan meneruskan kepada generasi berikutnya sebuah negara yang warganya kaya hati,” kata Kishida dalam pidato kebijakan pertamanya di parlemen.
Kishida mengatakan, pemerintah akan segera menyusun paket stimulus untuk mendukung mereka yang terkena dampak pandemi. Pemerintah juga akan mengambil langkah legislatif untuk mengamankan sumber daya medis.
Dia tidak merinci nominal paket stimulus tersebut, tetapi bulan lalu dia menyarankan nominal paket stimulus sekitat 30 triliun yen.
Kishida menyerukan pemberian bantuan tunai kepada perusahaan yang terkena dampak pandemi. Selain itu, dia juga berjanji untuk memberikan pembayaran tunai kepada pekerja tidak tetap, keluarga dengan anak-anak, dan warga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena pandemi.
Kishida menegaskan kembali tekadnya untuk mengatasi deflasi. Dia akan melanjutkan pelonggaran moneter, pengeluaran fiskal yang cepat, dan strategi untuk pertumbuhan.
"Kami akan melakukan pembelanjaan fiskal tanpa ragu-ragu untuk menanggapi krisis dan memastikan semua langkah yang mungkin akan kami diambil,” kata Kishida.
Mengenai keamanan nasional dan urusan luar negeri, Kishida mengatakan dia akan melindungi perdamaian dan stabilitas Jepang. Kishida berencana untuk memperbarui strategi keamanan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penjaga pantai dan pertahanan rudal.
“Dengan lingkungan keamanan di sekitar negara yang semakin ketat, saya akan dengan tegas melindungi wilayah kami, perairan teritorial, ruang udara, dan kehidupan serta properti rakyat kami,” kata Kishida.