REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla didampingi Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), GBPH Prabukusumo meresmikan program dua juta vaksinasi bagi Indonesia sehat di Pendopo Parasamnya, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, Sabtu (9/10).
Seusai peresmian, JK melakukan peninjauan vaksin di Gedung Kaca, Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Menurut JK, vaksinasi merupakan upaya efektif mencapai kekebalan imunitas (herd immunity) untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Dia mengatakan, pentingnya upaya vaksinasi itu agar kondisi kesehatan masyarakat pulih, dan ujungnya bisa menggerakkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan." Dua juta vaksin ini kita usahakan sebulan selesai," kata JK, Sabtu.
JK pun mendorong PMI seluruh Indonesia di semua tingkatan, baik dari PMI provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan bersama fasilitas kesehatan PMI, baik rumah sakit, klinik, dan unit donor darah (UDD) bergerak secara simultan untuk melaksanakan vaksinasi.
"Kabupaten Sleman dipilih sebagai pembukaan kegiatan ini karena dinilai siap. Karena Sleman siap, Ibu Bupatinya juga luar biasa dan tempatnya luas, disamping itu kita secara bersamaan (melakukan vaksinasi) di seluruh provinsi di Indonesia yang dipusatkan (pembukaan) di Sleman ini," kata JK.
Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI, Prof Dr dr Fachmi Idris, mengatakan, melalui inisiatif dan kolaborasi lokal saat ini, PMI telah menjangkau 857.206 orang di seluruh Indonesia. "PMI sebagai mitra pemerintah tentu ingin berkontribusi lebih banyak bagi masyarakat Indonesia, dengan alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan sebanyak dua juta vaksin," kata Fachmi.
Menurut dia, untuk mendukung alokasi khusus vaksin, PMI bekerja sama dengan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melatih 2.356 tenaga vaksinator PMI di seluruh Indonesia.
Bupati Kustini Sri Purnomo mengapresiasi peresmian Program Nasional Sentra Vaksinasi Covid-19. Mengingat program tersebut sangat mendukung pemerintah dalam percepatan dan pemerataan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Menurut dia, penyelesaian pandemi Covid-19, tidak dapat dilakukan sendirian oleh pemerintah dan dilakukan secara parsial.
"Jika vaksinasi hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan maupun puskesmas saja, maka akan sulit mengejar terbentuknya kekebalan komunal atau 'herd immunity' sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," kata Kustini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika