REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Keyakinan pemerintah akan produksi jagung yang cukup perlu didukung dengan sinkronisasi data yang baik. Kementerian Pertanian bersama dengan BPS dan IPB pada hari Jumat (8/10) melakukan evaluasi data jagung tahun ini untuk merumuskan sinkronisasi data produksi, luas panen, stok, harga serta program yang harus dilakukan Pemerintah dalam jangka pendek ini.
Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya sangat yakin stok jagung cukup. “Artinya apa yang menjadi ketersediaan jagung melampaui kebutuhan yang ada. Adanya tantangan covid menjadikannya tidak linear. Coba cari di lapangan pasti dapat,” tuturnya.
Mentan SYL menyebutkan perlunya evaluasi bersama. “Suplai dan demand jadi hukum dasar, kenaikan harga harus disinkronkan dengan baik. Kita yakin akan data itu karena sudah divalidasi dengan BPS, berdasarkan laporan dari Kabupaten. Saya sangat yakin dengan data ini,” ujarnya.
Jagung saat ini ditanam oleh 4,2 juta rumah tangga petani. Dengan luas tanam 4,15 juta hektar setahun, produksi 15,9 juta ton dan kebutuhan 14,3 juta ton, terdapat carry over stok 2020 sebesar 1,42 juta ton sehingga stok akhir Desember 2021 lebih dari 2 juta ton.
Mentan SYL meminta data-data jagung harus faktual, sesuai kondisi lapangan. “Tolong lakukan groundcek lapangan, diverifikasi dan validasi. Data ini penting untuk pengambilan keputusan dan supaya menyiapkan agenda SOS, temporary agenda dan permanen agenda. Mulai Oktober ini harus ada lompatan,” pinta SYL.
Sementara itu Habibullah Deputi Bidang Statistik Produksi BPS menyampaikan setelah melaunching data padi, saat ini beranjak membangun KSA untuk data jagung. “Kami sedang berupaya melakukan estimasi produksi, memang tidak semudah untuk pengukuran lahan padi, namun kami sedang berupaya melakukan penyesuaian-penyesuaian,” sebutnya.
Habibullah berharap dapat segera melaunching data jagung supaya dapat mendukung Kementerian Pertanian sebagai pengguna data produksi sebagai dasar penghitungan stok jagung di lapangan.
“BPS sangat strategis perannya untuk bisa memperbaiki metodologi pengukuran produksi, saya yakin sudah diupgrade, melibatkan para pakar supaya lebih akurat,” kata Rektor IPB Arif Satria.
Menurut Arif, berkaitan dengan soal beras, jagung dan produk pangan startegis lainnya adalah kewenangan badan pangan nasional. “Supaya segera berjalan. Persoalan pengambilan keputusan perlu lembaga badan pangan yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Perecapatan fungsi diperlukan agar Kementan tidak terus diposisi disalahkan,” beber Arif.
Secara matematis, ia mengakui jagung terjadi surplus. Arif menggaris bawahi masalah jagung adalah di masalah sistem logistik, maka harus segera dibenahi. “Kebutuhan jagung dominan untuk pakan ternak, ada disparitas antara wilayah sentra jagung dan sentra ternak, itu yang menjadi pokok permasalahan selama ini, jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika